JurnalLugas.Com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi melantik 1.585 pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada Selasa (10/3/2026). Dari jumlah tersebut, 44 pejabat merupakan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II yang akan menempati posisi strategis di berbagai unit kerja kementerian.
Pelantikan yang berlangsung di Jakarta ini menjadi bagian dari upaya memperkuat struktur organisasi sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara.
Dalam pernyataannya, Purbaya menyampaikan keyakinan bahwa para pejabat yang dilantik mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta menjunjung tinggi profesionalisme.
Ia menegaskan bahwa jabatan di Kementerian Keuangan memiliki tanggung jawab besar karena berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan negara yang bersumber dari rakyat.
“Sebagai Menteri Keuangan, saya melantik saudara-saudara dalam jabatan baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Saya percaya tugas ini akan dijalankan dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan,” ujar Purbaya.
Integritas Jadi Kunci Pengelolaan Keuangan Negara
Dalam arahannya, Menkeu menekankan bahwa integritas menjadi nilai utama yang harus dimiliki seluruh pejabat Kemenkeu. Menurutnya, setiap keputusan yang diambil pejabat di kementerian tersebut akan berdampak langsung terhadap kepentingan negara dan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan uang negara harus dilakukan dengan penuh kedisiplinan serta tanggung jawab tinggi.
“Jabatan di Kementerian Keuangan berkaitan dengan uang rakyat. Karena itu harus dijaga dengan disiplin dan integritas,” tegasnya.
Citra Kemenkeu Jadi Tantangan
Menkeu juga mengakui bahwa dalam beberapa waktu terakhir citra Kementerian Keuangan sempat mendapat sorotan publik akibat sejumlah kasus yang melibatkan oknum pegawai di beberapa unit kerja.
Ia menyinggung kasus yang terjadi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai maupun Direktorat Jenderal Pajak yang menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.
Menurutnya, integritas tidak boleh hanya menjadi slogan birokrasi, tetapi harus diwujudkan dalam praktik kerja sehari-hari.
“Saya minta integritas bukan sekadar tertulis di atas kertas, tetapi benar-benar dijalankan dalam tugas sehari-hari,” ujarnya.
Untuk memperkuat pengawasan, ia juga meminta peran aktif Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan agar sistem kontrol internal berjalan lebih efektif sehingga potensi pelanggaran bisa dideteksi lebih dini.
Daftar Lengkap 44 Pejabat Eselon II yang Dilantik
Berikut daftar lengkap pejabat eselon II dan setingkatnya yang dilantik Menkeu pada Selasa (10/3/2026):
Sekretariat Jenderal
- Bambang Juli Istanto – Kepala Biro Sumber Daya Manusia
- Emmanuel Agust Hartono – Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan
- Ferry Ardiyanto – Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan
- Deny Agung Pribadi – Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara
- Arinto Setyo Mulyawan – Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- Djanurindro Wibowo – Direktur Keberatan dan Banding
- Galih Elham Setiawan – Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai
- M. Rizki Baidillah – Kepala Kantor Wilayah DJBC Aceh
- Bier Budy Kismulyanto – Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
- Adnan Wimbyarto – Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau
- Muhamad Mufti Arkan – Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung
- Tjahjo Purnomo – Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur
- Supendi – Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali
- Hari Utomo – Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan
- Syakran Rudy – Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Barat
- Arie Suwandani Wiwit Warastuti – Kepala Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo
- Wahyu Prihantoro – Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
- Edih Mulyadi – Direktur Penilaian
- Syukriah HG – Direktur Lelang
- Rahayu Puspasari – Direktur Transformasi dan Sistem Informasi
- R. Ay. Indriasari Sundoro – Tenaga Pengkaji Harmonisasi Kebijakan
- Suroso – Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi, dan Efektivitas Kekayaan Negara Dipisahkan
- Rachmat Kurniawan – Kepala Kanwil DJKN Aceh
- Jose Arif Lukito – Kepala Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau
- Windraty Ariane Siallagan – Kepala Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu
- Kusuma Santi Wahyuningsih – Kepala Kanwil DJKN Banten
- Dudung Rudi Hendratna – Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat
- Arik Hariyono – Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur
- Rofii Edy Purnomo – Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
- Sumarsono – Kepala Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara
- Tunggul Yunianto – Kepala Kanwil DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
- Novi Puspita Wardani – Direktur Surat Utang Negara
Inspektorat Jenderal
- Arief Ismail – Inspektur V
Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan
- Dicky Hadi Pratama – Kepala Pusat Arsitektur dan Tata Kelola Teknologi Informasi
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
- Wahyu Kusuma Romadhoni – Sekretaris Badan
- Ganti Lis Ariyadi – Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Publik
- Heni Kartikawati – Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen
Jabatan Fungsional Ahli Utama
- Ariefina Sri Indaryani – Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Utama
Sekretariat Jenderal (LPDP)
- Albertus Kurniadi Hendartono – Direktur Keuangan dan Umum
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (PKN STAN)
- Noor Syaifudin – Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan
Lembaga National Single Window
- Purnomo – Direktur Efisiensi Proses Bisnis
Pengukuhan Jabatan LNSW
- Mira Puspita Dewi – Sekretaris
- Wawan Ismawandi – Direktur Teknologi Informasi
- Indra Adiwijaya – Direktur Pengelolaan Layanan, Data, dan Kemitraan
Pelantikan pejabat ini diharapkan mampu memperkuat kinerja organisasi serta meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Kementerian Keuangan.
Baca berita nasional terbaru lainnya di:
https://JurnalLugas.Com
(SF)
