JurnalLugas.Com — Pemerintah terus mempercepat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu agenda strategis nasional untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Hingga awal Maret 2026, realisasi penggunaan anggaran program tersebut tercatat telah mencapai puluhan triliun rupiah.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan, serapan anggaran MBG sampai 9 Maret 2026 telah menyentuh angka Rp44 triliun.
Angka tersebut setara dengan sekitar 13,1 persen dari total anggaran program MBG dalam APBN 2026 yang mencapai Rp335 triliun.
Jangkau Puluhan Juta Penerima di Seluruh Indonesia
Program MBG kini telah menjangkau sekitar 61,62 juta penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia. Pelaksanaannya didukung oleh 25.082 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di banyak daerah.
Menurut Suahasil, mayoritas penerima berasal dari kalangan pelajar.
Ia menjelaskan bahwa sekitar 49,9 juta penerima merupakan siswa, sementara 10,5 juta lainnya berasal dari kelompok non-siswa.
Kelompok non-siswa tersebut meliputi ibu hamil, ibu menyusui, serta balita yang juga menjadi prioritas dalam program pemenuhan gizi nasional.
“Program MBG untuk siswa jumlahnya mendekati 50 juta penerima pada Februari, sementara sekitar 10,5 juta penerima berasal dari kelompok non-siswa,” ujar Suahasil di Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Pulau Jawa Dominasi Jumlah Penerima
Jika dilihat dari sebaran wilayah, Pulau Jawa menjadi daerah dengan jumlah penerima manfaat terbesar dalam program ini.
Data pemerintah menunjukkan distribusi penerima MBG sebagai berikut:
- Pulau Jawa: 35,47 juta penerima
- Sumatera: 12,63 juta penerima
- Sulawesi: 4,49 juta penerima
- Bali dan Nusa Tenggara: 3,52 juta penerima
- Maluku dan Papua: 2,88 juta penerima
- Kalimantan: 2,63 juta penerima
Distribusi tersebut mencerminkan fokus pemerintah dalam memperluas cakupan layanan gizi ke seluruh wilayah, termasuk daerah dengan akses pangan terbatas.
Pemerintah Pastikan Tata Kelola Anggaran Efisien
Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pelaksanaan program MBG tidak hanya berfokus pada perluasan penerima manfaat, tetapi juga memastikan pengelolaan anggaran berjalan transparan dan efisien.
Suahasil menekankan bahwa pemerintah akan terus mengawal implementasi program ini agar berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.
Menurutnya, ketersediaan anggaran akan tetap dijaga agar program makan bergizi gratis dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
Dengan cakupan puluhan juta penerima, program MBG menjadi salah satu intervensi terbesar pemerintah dalam upaya menekan masalah gizi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Baca berita ekonomi dan kebijakan publik lainnya di https://JurnalLugas.com.
(SF)
