JurnalLugas.Com — Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas setelah sejumlah siswa SMA Negeri 1 Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, diduga mengalami keracunan usai menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berkaitan dengan insiden tersebut dicopot dari jabatannya. BGN juga menghentikan operasional dapur SPPG dengan melakukan penyegelan sebagai bagian dari tindakan administratif.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan keputusan tersebut diambil bersamaan dengan upaya memastikan kondisi para siswa serta menelusuri sumber persoalan.
“BGN sudah mencopot Kepala SPPG dan menyegel dapurnya,” kata Sudaryono, Jumat, 14 Agustus 2026.
Langkah tersebut menjadi bagian dari respons cepat BGN terhadap dugaan gangguan kesehatan yang dialami siswa setelah menerima makanan MBG. Pemerintah kini masih menunggu hasil pemeriksaan untuk memastikan penyebab kejadian.
BGN tidak langsung menyimpulkan bahwa makanan MBG menjadi penyebab sebelum proses pemeriksaan selesai. Sampel sisa makanan, khususnya lauk pauk yang masih tersedia, diperiksa bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Karo.
Sudaryono juga menyebut BGN telah berkomunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Karo. Koordinasi dilakukan agar penanganan terhadap siswa berjalan bersamaan dengan proses pencarian penyebab dugaan keracunan.
“Koordinasi sudah dilakukan dengan Bupati Karo, sementara sampel makanan diperiksa bersama Dinas Kesehatan,” ujarnya.
Sebelumnya, sejumlah siswa SMAN 1 Berastagi dilaporkan mengalami kondisi yang diduga berkaitan dengan keracunan setelah mengonsumsi makanan MBG. Proses evakuasi dan penanganan terhadap para siswa masih berlangsung ketika informasi tersebut disampaikan.
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sumatera Utara Wilayah IV, Zulkarnain Barus, membenarkan adanya kejadian tersebut. Namun, ia belum memberikan penjelasan secara rinci karena pihak terkait masih berfokus pada proses evakuasi dan penanganan siswa.
Insiden di Berastagi ini kembali menempatkan aspek keamanan pangan sebagai perhatian penting dalam pelaksanaan program MBG.
Distribusi makanan kepada pelajar tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga menuntut pengawasan ketat sejak bahan makanan diproses hingga hidangan diterima dan dikonsumsi siswa.
Karena itu, hasil pemeriksaan terhadap sampel makanan menjadi bagian penting untuk mengetahui apakah dugaan keracunan berkaitan dengan makanan yang disajikan atau terdapat faktor lain yang memengaruhi kondisi para siswa.
BGN sendiri telah mengambil tindakan administratif terhadap unit pelayanan yang berkaitan dengan kejadian tersebut. Pencopotan kepala SPPG dan penyegelan dapur menjadi langkah awal sembari pemeriksaan berlangsung.
Masyarakat kini menunggu hasil pemeriksaan dari Dinas Kesehatan dan pihak terkait untuk mengetahui penyebab sebenarnya. Kejelasan hasil investigasi juga diperlukan agar evaluasi terhadap pelaksanaan MBG di wilayah tersebut dapat dilakukan secara menyeluruh.
Program MBG memiliki cakupan penerima yang luas sehingga setiap kejadian yang menyangkut keamanan makanan menjadi perhatian serius.
Pemeriksaan bahan, proses pengolahan, kebersihan dapur, hingga distribusi makanan perlu dipastikan memenuhi standar agar tujuan program tidak terganggu oleh persoalan keamanan pangan.
Untuk sementara, fokus pemerintah adalah memastikan kondisi para siswa mendapatkan penanganan dan penyebab kejadian dapat segera diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan, bukan sekadar dugaan.
Informasi terbaru seputar MBG, kebijakan pemerintah, dan berita nasional lainnya dapat dibaca di JurnalLugas.Com.
(Agus Sitorus)
