JurnalLugas.Com — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan bagian dari strategi besar pemerintah untuk memperkuat perekonomian nasional dari tingkat paling bawah.
Menurut Prabowo, program tersebut dirancang untuk menjadi stimulus ekonomi yang mampu menggerakkan aktivitas masyarakat di tingkat akar rumput. Ia menilai situasi krisis global yang saat ini melanda berbagai negara justru menjadi momentum bagi Indonesia untuk mempercepat pembangunan ekonomi sekaligus memperkuat investasi pada sumber daya manusia (SDM).
Prabowo menjelaskan bahwa melalui program MBG, pemerintah ingin memastikan masyarakat kecil memperoleh manfaat langsung dari kebijakan negara, terutama dalam meningkatkan daya beli dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
“Program ini menjadi dorongan bagi pertumbuhan ekonomi di level masyarakat bawah,” ujar Prabowo dalam keterangan resmi pemerintah di Jakarta, Senin (16/3/2026).
Ia menambahkan, kebijakan tersebut tidak hanya fokus pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga dirancang untuk menggerakkan berbagai sektor ekonomi lokal seperti petani, peternak, hingga pelaku usaha makanan di daerah.
Target 80 Juta Penerima Manfaat
Pemerintah menargetkan program Makan Bergizi Gratis menjangkau sekitar 80 juta penerima manfaat pada 2026. Sasaran program meliputi anak sekolah, balita, ibu hamil, serta ibu menyusui.
Menurut Prabowo, skala program ini sangat besar karena dirancang untuk menyediakan makanan bergizi bagi puluhan juta masyarakat hampir setiap hari.
“Program ini akan memberi makan lebih dari 80 juta orang setiap hari dan menyerap sekitar 11 persen dari anggaran pemerintah pusat tahun ini,” kata Prabowo.
Besarnya cakupan program tersebut diyakini dapat memberikan efek berganda bagi perekonomian, terutama dengan meningkatnya permintaan bahan pangan dari sektor pertanian dan peternakan domestik.
Fokus Pembangunan SDM dan Ekonomi Desa
Selain program MBG, pemerintah juga berkomitmen memperkuat berbagai program prioritas lain yang menyasar masyarakat langsung. Beberapa di antaranya termasuk penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta penguatan koperasi desa.
Langkah tersebut dinilai sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui peningkatan kualitas SDM sekaligus pemerataan kesejahteraan.
Prabowo juga menekankan pentingnya memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia.
Dengan memperluas akses pembiayaan, pasar, dan dukungan kebijakan, pemerintah berharap UMKM mampu berkembang lebih kuat serta membantu menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
Melalui kombinasi kebijakan sosial dan ekonomi tersebut, pemerintah menargetkan terciptanya pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, sekaligus memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan hingga lapisan masyarakat paling bawah.
Selengkapnya berita nasional dan analisis kebijakan terbaru dapat dibaca di https://JurnalLugas.Com.
(SF)
