JurnalLugas.Com — Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah strategis dalam mengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah tekanan krisis global. Lembaga tersebut memastikan optimalisasi anggaran utama sebesar Rp268 triliun tanpa menyentuh dana siaga Rp63 triliun.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa kebijakan ini diambil sebagai bentuk respons terhadap dinamika global, khususnya di sektor energi yang berdampak pada perekonomian nasional.
Ia menyebutkan bahwa pihaknya kini tengah melakukan perhitungan matang agar penggunaan anggaran tetap efisien dan tepat sasaran. “Kami berupaya menyesuaikan kondisi global dengan langkah efisiensi, sehingga anggaran bisa dimanfaatkan secara optimal,” ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (17/3/2026).
BGN memilih untuk memaksimalkan dana utama sebesar Rp268 triliun, sementara dana cadangan tidak dimasukkan dalam skema penggunaan saat ini. Langkah ini dinilai sebagai bentuk kehati-hatian fiskal sekaligus upaya menjaga stabilitas program MBG.
Selain itu, BGN juga melakukan evaluasi internal dengan memangkas kegiatan yang dinilai tidak prioritas. Fokus utama diarahkan pada efektivitas program serta pencegahan potensi penyimpangan anggaran.
Di sisi lain, pengawasan terhadap implementasi program di lapangan turut diperketat. BGN mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional 62 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama bulan Ramadhan 1447 Hijriah.
Penutupan ini dilakukan karena sejumlah SPPG dinilai tidak memenuhi standar penyajian menu MBG, baik dari segi kualitas maupun kesesuaian anggaran. Temuan tersebut bahkan sempat menjadi sorotan publik setelah viral di media sosial.
Dadan menjelaskan bahwa jumlah tersebut sebenarnya sangat kecil dibanding total lebih dari 25 ribu SPPG yang beroperasi secara nasional. Namun, kasus tersebut menjadi perhatian karena memicu persepsi negatif di masyarakat.
Ia menilai fenomena ini sebagai “vocal minority”, di mana sejumlah kecil kasus justru mendominasi perbincangan publik. “Mayoritas SPPG berjalan dengan baik, tetapi yang sedikit ini menjadi sorotan. Itu yang kami benahi agar ke depan tidak terulang,” jelasnya.
BGN berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan MBG, sekaligus memastikan bahwa program unggulan pemerintah ini benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Dengan langkah efisiensi dan penegakan standar yang lebih ketat, BGN berharap kepercayaan publik terhadap program MBG tetap terjaga di tengah tantangan ekonomi global yang kian dinamis.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(SF)
