JurnalLugas.Com – Insiden keracunan yang menimpa puluhan siswa kembali membuka perhatian publik terhadap pentingnya pengawasan ketat dalam pelaksanaan program gizi. Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa tahap paling krusial dalam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) justru terjadi sebelum makanan diolah, yakni saat bahan baku baru tiba.
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menekankan bahwa proses awal penerimaan bahan makanan menjadi titik penentu keamanan pangan. Menurutnya, kelalaian pada tahap ini dapat memicu risiko kontaminasi yang berdampak serius terhadap kesehatan penerima manfaat.
Penerimaan Bahan Baku Jadi Titik Kritis
Dalam inspeksi mendadak di SPPG Pondok Kelapa 2, Nanik menyoroti bahwa standar operasional di lapangan masih perlu diperkuat, terutama dalam hal pemeriksaan bahan baku.
Ia menjelaskan, setiap bahan yang masuk seharusnya melalui proses pengecekan ketat oleh petugas dan tenaga ahli gizi. Tujuannya untuk memastikan kualitas dan keamanan sebelum masuk ke tahap pengolahan.
“Paling krusial itu saat bahan datang. Harus dicek bersama, termasuk ahli gizi. Ini yang sering diabaikan,” ujarnya dalam pernyataan yang disampaikan di Jakarta.
Risiko Kontaminasi dari Proses yang Tidak Terpisah
Selain pemeriksaan bahan, Nanik juga menyoroti praktik pencucian bahan yang masih dilakukan tanpa pemisahan yang jelas. Menurutnya, pencucian bahan yang bercampur berpotensi menyebabkan kontaminasi silang, terutama dari bakteri yang tidak terlihat secara kasat mata.
Ia menambahkan bahwa tata letak tempat pencucian dan penyimpanan bahan harus diatur dengan baik agar tidak terjadi percampuran antara bahan mentah yang berbeda.
“Kalau proses cuci dicampur, kita tidak tahu sumber bakteri dari mana. Bisa saja kontaminasi terjadi sejak awal, bahkan dari proses penurunan barang,” ungkapnya.
Pengawasan Diperketat, Supplier Bisa Ditolak
BGN juga menegaskan bahwa pengelola SPPG memiliki kewenangan penuh untuk menolak bahan baku yang tidak memenuhi standar. Setiap bahan dari pemasok wajib diperiksa secara menyeluruh sebelum digunakan.
Langkah ini dianggap penting untuk menjaga kualitas program sekaligus mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang.
“Kalau bahan tidak layak, harus ditolak. Ini tanggung jawab pengelola untuk memastikan kualitas,” tegasnya.
Evaluasi Menyeluruh dan Tanggung Jawab Sosial
Tidak hanya fokus pada aspek teknis, Nanik juga meminta pihak yayasan yang menaungi SPPG Pondok Kelapa 2 untuk menunjukkan tanggung jawab sosial dengan menjenguk para siswa yang masih dirawat.
Selain itu, ia mendorong agar setiap potensi masalah segera dilaporkan ke unit pengawasan BGN, sehingga dapat ditangani lebih cepat dan tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
Ia juga menegaskan bahwa kelalaian dalam menjalankan program dapat berakibat serius, termasuk evaluasi hingga penghentian operasional SPPG.
Momentum Perbaikan Sistem Keamanan Pangan
Kasus ini menjadi pengingat bahwa program pemenuhan gizi, khususnya yang menyasar anak-anak, membutuhkan standar keamanan pangan yang tinggi dan konsisten. Penguatan di tahap awal mulai dari penerimaan bahan baku hingga proses distribusi menjadi kunci untuk memastikan program berjalan aman dan efektif.
Dengan pengawasan yang lebih ketat serta kepatuhan terhadap prosedur, diharapkan insiden serupa dapat dicegah dan kepercayaan publik terhadap program gizi nasional tetap terjaga.
Untuk informasi dan berita terkini lainnya seputar isu nasional dan kebijakan publik, kunjungi: https://www.jurnallugas.com
(SF)
