JurnalLugas.Com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat mulai menunjukkan dampak nyata, bukan hanya pada sektor kesehatan, tetapi juga terhadap pergerakan ekonomi masyarakat di daerah.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengungkapkan hingga April 2026 anggaran sebesar Rp60 triliun telah disalurkan dari total Rp268 triliun yang dialokasikan untuk program tersebut.
“Realisasi anggaran ini disalurkan melalui mekanisme virtual account SPPG, dan dampaknya sudah mulai terasa di berbagai wilayah,” ujar Dadan saat memberikan keterangan di Padang, Rabu (22/4/2026).
Menggerakkan Ekonomi dari Desa
Selama periode Januari hingga April 2026, dana yang digelontorkan tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sosial, tetapi juga menjadi pengungkit ekonomi lokal. Salah satu contoh nyata terlihat di Kabupaten Jember.
Di wilayah tersebut, petani jeruk yang sebelumnya tertekan akibat harga anjlok hingga Rp4.000 per kilogram, kini mulai bernapas lega. Harga jeruk melonjak menjadi sekitar Rp10.000 per kilogram setelah terserap dalam rantai pasok program MBG.
Fenomena ini menunjukkan bahwa program gizi tersebut mampu menciptakan permintaan baru terhadap produk pertanian lokal, sekaligus menjaga stabilitas harga di tingkat petani.
Kebutuhan Besar, Peluang Lebar
Dadan menjelaskan, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) membutuhkan pasokan bahan pangan dalam jumlah besar. Dalam satu bulan, satu unit SPPG bisa menyerap hingga lima ton beras atau setara 10 ton gabah kering.
Selain beras, kebutuhan lainnya mencakup buah, sayur, ikan, telur, hingga susu. Pola konsumsi ini membuka peluang luas bagi petani, peternak, dan pelaku usaha pangan di daerah untuk terlibat langsung dalam rantai distribusi.
“Program ini bukan sekadar bantuan makanan, tetapi juga bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat,” katanya.
Investasi Gizi untuk Masa Depan
Lebih jauh, MBG dirancang sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia. Fokus utamanya adalah pemenuhan gizi anak sejak dalam kandungan hingga usia dini, khususnya dalam periode krusial 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Menurut Dadan, intervensi gizi pada fase ini sangat menentukan dalam mencegah stunting dan meningkatkan kualitas generasi mendatang.
“Jika kebutuhan gizi terpenuhi sejak dini, kita tidak hanya menekan angka stunting, tetapi juga menyiapkan generasi yang lebih sehat dan berdaya saing,” ujarnya.
Program MBG disebut membutuhkan dukungan dari berbagai pihak agar implementasinya optimal di seluruh wilayah Indonesia. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, hingga masyarakat menjadi kunci agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata.
Dengan skala anggaran yang besar dan dampak yang mulai terlihat, MBG kini menjadi salah satu program strategis yang tidak hanya menyasar kesehatan, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi nasional dari tingkat paling bawah.
Baca selengkapnya di: https://JurnalLugas.Com
(SF)
