JurnalLugas.Com – Dorongan reformasi sistem pemilu kembali menguat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan pembatasan penggunaan uang tunai atau kartal dalam seluruh tahapan pemilihan umum. Langkah ini dipandang sebagai salah satu strategi penting untuk menekan praktik politik uang yang masih menjadi tantangan serius dalam demokrasi Indonesia.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa dominasi transaksi tunai dalam proses elektoral membuka ruang besar bagi terjadinya praktik tidak sehat, terutama jual beli suara yang kerap muncul menjelang hari pemungutan suara.
“Situasi ini memperbesar peluang vote buying atau politik uang,” ujar Budi di Jakarta, Sabtu (25/4/2026).
Pernyataan tersebut bukan sekadar respons spontan, melainkan hasil dari kajian pencegahan korupsi yang dilakukan KPK dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di sektor kepemiluan.
Kajian Multi-Pihak Jadi Dasar Rekomendasi
KPK menyebut, usulan pembatasan uang tunai ini lahir dari proses analisis yang melibatkan empat kelompok narasumber utama: perwakilan partai politik, penyelenggara pemilu, akademisi atau pengamat elektoral, serta pakar kebijakan publik.
Pendekatan lintas sektor ini dinilai penting untuk membaca persoalan pemilu secara lebih komprehensif, tidak hanya dari sisi hukum, tetapi juga dari aspek praktik politik di lapangan.
Dalam catatan lembaga antirasuah tersebut, penggunaan uang tunai yang masih dominan membuat alur distribusi dana politik sulit dilacak, sehingga memperbesar risiko penyalahgunaan.
Lima Arah Reformasi Sistem Pemilu
Selain pembatasan uang kartal, KPK juga mengajukan lima rekomendasi besar untuk memperkuat integritas sistem pemilu di Indonesia. Usulan ini merupakan hasil pengembangan dari kajian Direktorat Monitoring KPK pada 2025 yang memetakan berbagai titik rawan korupsi dalam penyelenggaraan pemilu.
Pertama, KPK menekankan pentingnya penguatan integritas penyelenggara pemilu. Hal ini mencakup perbaikan sistem seleksi, peningkatan transparansi, serta pelibatan publik dalam menilai rekam jejak kandidat penyelenggara. Optimalisasi sistem informasi partai politik juga disebut menjadi bagian penting dari langkah ini.
Kedua, reformasi proses kandidasi di internal partai politik. KPK menilai mekanisme pencalonan perlu lebih terbuka dan berbasis aturan yang jelas, termasuk penguatan syarat keanggotaan dan pembatasan intervensi elite partai terhadap kandidat.
Ketiga, pembenahan sistem pembiayaan kampanye. Tidak hanya soal transparansi dana, tetapi juga pengaturan metode kampanye serta pembatasan penggunaan uang tunai yang selama ini sulit diawasi.
Keempat, KPK mendorong penerapan sistem pemungutan dan rekapitulasi suara berbasis elektronik secara bertahap, baik di tingkat nasional maupun daerah. Digitalisasi dianggap dapat meningkatkan akurasi sekaligus menekan potensi manipulasi data.
Kelima, penguatan aspek penegakan hukum pemilu. KPK mengusulkan perluasan subjek hukum agar tidak hanya terbatas pada peserta resmi pemilu, tetapi juga mencakup semua pihak yang terlibat dalam praktik pelanggaran, baik sebagai pemberi maupun penerima.
Politik Uang Masih Mengakar
Usulan pembatasan uang tunai ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa politik uang masih menjadi persoalan struktural dalam demokrasi elektoral Indonesia. Dalam banyak kasus, distribusi uang menjelang pemilu kerap dilakukan secara tunai untuk menghindari jejak digital dan pengawasan sistem perbankan.
Kondisi ini membuat upaya penegakan hukum menjadi lebih kompleks, karena pembuktian sering kali sulit dilakukan secara langsung.
KPK melihat bahwa tanpa intervensi sistemik, pola lama ini akan terus berulang di setiap siklus pemilu, meskipun regulasi sudah diperketat.
Arah Baru Tata Kelola Pemilu
Gagasan pembatasan uang tunai dalam pemilu pada dasarnya merupakan bagian dari upaya jangka panjang membangun sistem politik yang lebih transparan dan akuntabel. Di banyak negara, pembatasan transaksi tunai dalam kegiatan politik sudah mulai diterapkan sebagai bagian dari reformasi pendanaan politik.
Indonesia kini berada pada titik penting untuk mempertimbangkan kembali desain besar sistem pemilu, terutama dalam menghadapi tantangan digitalisasi, transparansi, dan integritas demokrasi.
Meski masih berupa rekomendasi, usulan KPK ini diperkirakan akan menjadi bahan diskusi penting antara pemerintah, DPR, penyelenggara pemilu, dan partai politik dalam beberapa waktu ke depan.
Jika diimplementasikan secara bertahap, kebijakan ini berpotensi mengubah cara kerja politik elektoral di Indonesia, terutama dalam mengurangi ketergantungan pada uang tunai yang selama ini menjadi celah utama praktik politik uang.
Baca juga analisis dan laporan lainnya di:
https://www.jurnallugas.com
(SF)
