JurnalLugas.Com – Penyalahgunaan layanan darurat kembali memicu tindakan tegas. Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Semarang resmi membawa kasus laporan kebakaran palsu ke jalur hukum setelah diduga digunakan sebagai alat intimidasi oleh penagih utang pinjaman online (pinjol).
Langkah ini bukan sekadar respons spontan, melainkan bentuk peringatan keras terhadap praktik “prank” yang dinilai membahayakan sistem layanan publik. Sekretaris Dinas Damkar Kota Semarang, Ade Bhakti, menegaskan bahwa laporan darurat bukan ruang untuk kepentingan pribadi apalagi tekanan psikologis.
“Layanan darurat itu untuk menyelamatkan nyawa dan aset masyarakat. Ketika disalahgunakan, dampaknya bisa luas, bahkan menghambat penanganan kejadian nyata,” ujarnya.
Kronologi: Dari Laporan Darurat hingga Dugaan Intimidasi
Insiden bermula pada Kamis sore (23/4), ketika pusat panggilan Damkar menerima laporan adanya kebakaran di sebuah warung makan, Nasi Goreng Mas Adi, di Jalan WR Supratman, Semarang. Tanpa menunda, petugas langsung menerjunkan dua unit mobil pemadam sesuai prosedur standar operasional (SOP).
Namun, setibanya di lokasi, tidak ditemukan tanda-tanda kebakaran. Situasi tersebut memicu kecurigaan hingga dilakukan penelusuran lebih lanjut.
Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan Damkar Semarang, Tantri Pradono, mengungkapkan bahwa hasil konfirmasi dengan pemilik warung mengarah pada dugaan intimidasi oleh debt collector pinjol.
“Pemilik usaha menduga laporan itu sengaja dibuat untuk menekan dirinya terkait utang. Ini bukan sekadar iseng, tapi sudah masuk ranah teror,” jelasnya.
Utang Kecil, Dampak Besar
Ironisnya, nilai utang yang menjadi pemicu dugaan teror tersebut tergolong kecil, yakni sekitar Rp2 juta dari pinjaman online yang sudah berlangsung sejak 2020. Meski nominalnya tidak besar, metode penagihan yang digunakan justru dinilai melanggar batas.
Damkar sempat membuka ruang penyelesaian secara kekeluargaan. Pelaku diberi kesempatan untuk datang dan menyampaikan klarifikasi serta permintaan maaf. Namun, kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan.
“Tidak ada itikad baik. Nomor yang digunakan pun sudah tidak aktif saat kami coba hubungi kembali,” kata Tantri.
Jerat Hukum Menanti Pelaku
Karena tidak adanya tanggung jawab dari pihak terduga pelaku, Damkar akhirnya melaporkan kasus ini ke Polrestabes Semarang. Pelaku berpotensi dijerat Pasal 220 KUHP tentang laporan palsu kepada aparat.
Langkah hukum ini sekaligus menjadi sinyal bahwa penyalahgunaan fasilitas publik tidak akan lagi ditoleransi, apalagi jika berdampak pada kesiapsiagaan petugas dalam menangani keadaan darurat yang sesungguhnya.
Bukan Kasus Pertama, Tapi Harus Jadi yang Terakhir
Damkar mengakui bahwa kasus serupa pernah terjadi sebelumnya, namun kala itu dapat diselesaikan secara damai karena pelaku menunjukkan itikad baik. Situasi kali ini berbeda dan dinilai perlu penegakan hukum sebagai efek jera.
Peristiwa ini membuka mata publik bahwa praktik penagihan utang yang tidak etis dapat merambah ke ranah berbahaya, termasuk manipulasi layanan darurat.
“Kalau ini dibiarkan, masyarakat luas yang dirugikan. Bisa saja saat petugas menangani laporan palsu, di tempat lain justru ada kebakaran sungguhan,” tegas Ade.
Alarm bagi Sistem Layanan Publik
Kasus ini menjadi alarm serius bagi sistem layanan darurat di Indonesia. Di tengah tuntutan respons cepat, keakuratan informasi menjadi kunci utama. Ketika laporan palsu meningkat, kepercayaan publik dan efektivitas layanan bisa tergerus.
Damkar Semarang berharap masyarakat lebih bijak dalam menggunakan fasilitas darurat, sekaligus mendorong aparat penegak hukum menindak tegas pelaku penyalahgunaan.
Penegakan hukum atas laporan palsu ini diharapkan menjadi titik balik agar layanan darurat tetap steril dari kepentingan pribadi dan benar-benar hadir untuk melindungi masyarakat.
Baca selengkapnya di: https://JurnalLugas.Com
(BW)
