JurnalLugas.Com — Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia yang semakin pesat mulai memunculkan tantangan baru dalam penyelesaian sengketa hukum. Tidak hanya berkaitan dengan akad pembiayaan syariah, persoalan kini juga merambah ke ranah kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang melibatkan lembaga keuangan berbasis syariah.
Situasi tersebut membuat batas kewenangan antara Peradilan Agama dan Pengadilan Niaga kerap menjadi perdebatan di kalangan praktisi hukum. Di tengah kompleksitas itu, Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor 376 K/Ag/2025 memberikan penegasan penting terkait arah penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang masuk dalam rezim PKPU.
Putusan tersebut menjadi sorotan karena dinilai memberi kepastian hukum sekaligus memperjelas pembagian kewenangan antar-lembaga peradilan dalam menangani perkara pembiayaan syariah bermasalah.
Pakar hukum bisnis syariah, Ahmad Fadli, menilai putusan Mahkamah Agung menjadi langkah penting untuk mencegah tumpang tindih proses hukum.
“Ketika debitor sudah masuk PKPU, maka seluruh proses penagihan harus mengikuti mekanisme kolektif di Pengadilan Niaga,” ujarnya.
Sengketa Bermula dari Gugatan Wanprestasi
Perkara ini bermula ketika sebuah lembaga pembiayaan syariah mengajukan gugatan wanprestasi terhadap debitornya ke Pengadilan Agama. Gugatan tersebut dilayangkan karena debitor dianggap gagal memenuhi kewajiban pembayaran sesuai akad pembiayaan yang telah disepakati.
Namun di saat bersamaan, debitor ternyata sedang menjalani proses restrukturisasi utang melalui PKPU di Pengadilan Niaga Semarang. Situasi itu membuat perkara berjalan dalam dua rezim hukum berbeda secara paralel.
Proses PKPU kemudian berujung pada lahirnya putusan homologasi atau pengesahan perjanjian perdamaian. Putusan tersebut secara hukum mengikat seluruh kreditor dan debitor dalam skema restrukturisasi utang hingga 2026.
Atas dasar itu, Pengadilan Tinggi Agama Semarang menyatakan gugatan wanprestasi yang diajukan lembaga pembiayaan menjadi gugur demi hukum.
Mahkamah Agung RI kemudian menguatkan putusan tersebut pada tingkat kasasi. Dalam pertimbangannya, MA menegaskan bahwa keberadaan putusan PKPU yang telah berkekuatan hukum tetap otomatis menutup ruang gugatan individual di Peradilan Agama.
Prinsip PKPU Dinilai Harus Diutamakan
Mahkamah Agung menilai proses PKPU memiliki karakter kolektif yang bertujuan memberi kesempatan kepada debitor memperbaiki kondisi keuangan tanpa tekanan gugatan individu dari masing-masing kreditor.
Dalam praktik hukum kepailitan, kondisi ini dikenal dengan prinsip stay of proceedings atau penangguhan proses hukum.
Pengamat hukum kepailitan, Rudi Hartono, mengatakan prinsip tersebut penting agar seluruh kreditor memperoleh perlakuan setara.
“Kalau gugatan individual tetap berjalan, maka proses restrukturisasi utang bisa kacau dan memicu perebutan pelunasan antar-kreditor,” katanya.
Mahkamah Agung juga menilai gugatan wanprestasi yang tetap diproses berpotensi melahirkan putusan yang bertentangan dengan hasil homologasi Pengadilan Niaga. Kondisi itu dianggap dapat mencederai kepastian hukum dan efektivitas proses restrukturisasi utang.
Pengadilan Niaga Jadi Otoritas Utama
Dalam putusannya, Mahkamah Agung menegaskan bahwa setelah debitor masuk dalam rezim PKPU dan homologasi disahkan, seluruh proses pengawasan serta eksekusi berada di bawah kewenangan Pengadilan Niaga.
Artinya, tidak ada ruang bagi peradilan lain, termasuk Peradilan Agama, untuk memproses gugatan baru terkait kewajiban pembayaran yang telah masuk dalam skema perdamaian.
Jika di kemudian hari debitor dianggap melanggar isi homologasi, maka kreditor hanya dapat mengajukan permohonan pembatalan perdamaian melalui Pengadilan Niaga, bukan menggugat ulang wanprestasi.
Putusan tersebut dinilai menjadi pedoman penting bagi industri keuangan syariah nasional. Lembaga pembiayaan kini dituntut lebih cermat membaca posisi hukum debitor sebelum mengajukan gugatan.
Selain mempertegas batas kewenangan antar-peradilan, keputusan MA juga dianggap mampu menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang lebih tertib, konsisten, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku ekonomi syariah di Indonesia.
Baca berita hukum, ekonomi syariah, dan informasi nasional terbaru lainnya di JurnalLugas.Com
(Soefriyanto)
