JurnalLugas.Com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperkuat pemerintah melalui sistem pengawasan yang lebih terbuka dan melibatkan masyarakat secara langsung. Kali ini, Badan Gizi Nasional (BGN) menghadirkan aplikasi Reviu Menu MBG untuk membantu guru hingga kepala posyandu menilai kualitas makanan yang diterima para penerima manfaat di lapangan.
Langkah tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga mutu makanan sekaligus mencegah terjadinya masalah distribusi maupun kualitas pangan pada program MBG yang kini menjangkau berbagai daerah di Indonesia.
Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, menjelaskan aplikasi itu dirancang agar pengawasan tidak hanya dilakukan internal oleh petugas, tetapi juga melibatkan langsung pihak penerima manfaat.
“Pengawasan kualitas harus melibatkan semua pihak agar distribusi makanan tetap terjaga dan mitra semakin disiplin menjaga mutu,” ujar Sony di Jakarta, Senin 25 Mei 2026.
Menurutnya, keterlibatan guru dan kepala posyandu dapat menjadi sistem deteksi dini apabila ditemukan makanan yang tidak layak, keterlambatan distribusi, maupun menu yang tidak sesuai standar gizi.
Guru dan Posyandu Bisa Langsung Beri Penilaian
Melalui aplikasi Reviu Menu MBG, pengguna dapat memberikan penilaian langsung ketika paket makanan diterima. Sistem tersebut digunakan oleh guru yang ditunjuk sekolah serta kepala posyandu sebagai penanggung jawab kelompok penerima manfaat.
Penilaian dilakukan melalui sejumlah indikator yang sudah tersedia di dalam aplikasi, mulai dari ketepatan waktu pengiriman, aroma makanan, rasa makanan, tampilan menu, hingga variasi makanan yang disajikan.
Dengan sistem digital tersebut, evaluasi dapat dilakukan lebih cepat, terukur, dan terdokumentasi secara real time. Pemerintah berharap pola pengawasan berbasis partisipasi ini mampu meningkatkan kualitas layanan MBG secara nasional.
Mayoritas Laporan Sebut Makanan Layak Konsumsi
Data dashboard Reviu Menu MBG hingga Sabtu 23 Mei 2026 menunjukkan sebanyak 1.707 laporan telah masuk dari berbagai wilayah di Indonesia.
Dari total laporan tersebut, sebanyak 1.705 laporan atau 99,88 persen menyatakan makanan layak dikonsumsi. Sementara hanya dua laporan yang menyebut makanan tidak layak konsumsi.
Tingkat ketepatan waktu distribusi juga tercatat cukup tinggi. Sebanyak 1.672 laporan atau sekitar 97,95 persen menyebut makanan diterima tepat waktu bahkan lebih awal. Sedangkan 35 laporan mencatat adanya keterlambatan pengiriman.
Pada aspek aroma makanan, sebanyak 1.702 laporan atau 99,71 persen menilai kondisi makanan masih layak dan segar. Sementara dari sisi tampilan makanan, sebanyak 1.697 laporan atau 99,41 persen menyebut menu yang diterima sesuai standar.
Adapun dari sisi rasa makanan, sebanyak 1.688 laporan atau 98,89 persen menyatakan makanan memiliki rasa normal dan dapat diterima dengan baik oleh penerima manfaat.
Pengawasan MBG Diperkuat Lewat Kontrol Eksternal
BGN menilai keberadaan aplikasi ini menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat sistem pengawasan Program MBG secara menyeluruh.
Sony menegaskan pengawasan program pangan nasional tidak cukup hanya mengandalkan kesadaran internal para pelaksana di lapangan. Karena itu, keterlibatan penerima manfaat dianggap penting untuk menjaga kualitas distribusi makanan tetap konsisten.
Dengan adanya evaluasi langsung dari sekolah dan posyandu, potensi masalah di lapangan diharapkan dapat segera diketahui sebelum menimbulkan dampak lebih besar.
Program MBG sendiri menjadi salah satu agenda nasional dalam meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak sekolah dan kelompok rentan. Pemerintah berharap kualitas layanan yang terjaga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut sekaligus memastikan makanan yang diterima benar-benar aman, sehat, dan layak konsumsi.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(Catur)
