JurnalLugas.Com — Meningkatnya kasus kejahatan jalanan di sejumlah daerah memunculkan langkah penguatan pengamanan dari aparat negara. Di tengah kekhawatiran masyarakat terhadap maraknya aksi begal, Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyatakan kesiapan membantu menciptakan situasi yang lebih aman melalui koordinasi bersama kepolisian.
Kebijakan tersebut muncul seiring meningkatnya perhatian terhadap berbagai kasus begal yang belakangan menjadi sorotan publik, termasuk di sejumlah wilayah perkotaan.
Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Muhammad Nas menyampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto telah memberikan persetujuan bagi jajaran TNI untuk membantu penanganan situasi di lapangan.
Meski demikian, Nas menegaskan tidak ada instruksi khusus terkait operasi pemberantasan begal.
“Tidak ada operasi khusus. Kehadiran prajurit di lapangan merupakan bagian dari dukungan kepada kepolisian agar masyarakat merasa aman,” ujar Nas dalam keterangannya, Selasa 26 Mei 2026.
Menurut dia, TNI tetap menjalankan tugas sesuai kewenangan yang berlaku. Keterlibatan aparat TNI difokuskan pada upaya membantu menjaga stabilitas keamanan masyarakat dan bukan mengambil alih proses penegakan hukum.
Nas menekankan bahwa penangkapan, pemeriksaan, hingga proses hukum terhadap pelaku tindak pidana tetap menjadi kewenangan aparat kepolisian.
Untuk menghindari potensi tumpang tindih tugas di lapangan, TNI juga memastikan koordinasi dengan Polri akan terus diperkuat.
“Sinergi antarlembaga menjadi bagian penting agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai koridor hukum,” katanya.
Maraknya aksi begal beberapa waktu terakhir memang menjadi perhatian serius. Sejumlah wilayah melaporkan meningkatnya keresahan warga akibat tindak kriminal jalanan yang terjadi pada jam-jam tertentu.
Di Jakarta, salah satu wilayah yang menjadi fokus penguatan pengamanan adalah Jakarta Barat. Forum Komunikasi Pimpinan Kota (Forkopimko) Jakarta Barat menyiapkan langkah pencegahan melalui penambahan kamera pengawas atau CCTV pada sejumlah titik yang dinilai rawan.
Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainnah mengatakan penguatan pengawasan akan melibatkan berbagai elemen, mulai dari perkantoran, pelaku usaha, hingga lingkungan masyarakat.
“Kami mendorong seluruh komponen di wilayah untuk ikut memperkuat sistem pengamanan melalui penambahan CCTV,” ujarnya.
Pengamat keamanan menilai langkah pencegahan berbasis pengawasan dan koordinasi aparat dapat membantu menekan angka kejahatan jalanan. Namun, upaya tersebut tetap perlu didukung partisipasi masyarakat dan sistem keamanan lingkungan yang aktif.
Pada akhirnya, kehadiran aparat di lapangan diharapkan tidak hanya memperkuat pengawasan, tetapi juga meningkatkan rasa aman masyarakat di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap aksi kriminal.
Baca informasi nasional, hukum, dan perkembangan terbaru lainnya di JurnalLugas.Com
(Soefriyanto)
