JurnalLugas.Com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menjadi perhatian publik seiring meningkatnya antusiasme masyarakat untuk menjadi mitra penyedia dapur layanan pangan nasional. Di tengah tingginya minat tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) mengingatkan calon mitra agar tidak terburu-buru membangun dapur sebelum seluruh proses verifikasi dinyatakan lolos secara resmi.
Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, menegaskan bahwa pembangunan dapur MBG tanpa status verifikasi resmi berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Menurutnya, seluruh tahapan pengajuan mitra harus mengikuti prosedur digital yang telah ditentukan pemerintah.
“Calon mitra tidak diperbolehkan membangun dapur sebelum verifikasi selesai,” ujar Sony saat menghadiri agenda di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Jumat 29 Mei 2026.
BGN menyebut proses pendaftaran mitra dilakukan sepenuhnya secara daring melalui portal resmi pemerintah. Sistem tersebut dirancang untuk menghindari praktik percaloan sekaligus memastikan seluruh calon mitra memenuhi standar administrasi dan kelayakan operasional.
Dalam proses pengajuan, calon mitra diwajibkan melengkapi sejumlah dokumen penting seperti identitas yayasan, data pengurus, NPWP, hingga Nomor Induk Berusaha (NIB). Setelah dokumen dinyatakan valid, sistem akan menerbitkan nomor identitas yayasan sebelum calon mitra dapat mengusulkan titik lokasi dapur MBG.
Sony menjelaskan, sistem digital BGN juga telah dilengkapi fitur pemantauan kuota wilayah. Apabila kapasitas dapur di suatu daerah telah terpenuhi, sistem otomatis menolak pengajuan baru melalui tanda peringatan khusus pada portal pendaftaran.
“Kalau kuota di lokasi tertentu sudah penuh, sistem langsung memberi tanda blok merah,” singkatnya.
Di sisi lain, BGN memastikan seluruh tahapan verifikasi tidak dipungut biaya. Penegasan ini disampaikan menyusul munculnya berbagai informasi tidak resmi terkait pungutan dalam proses pengajuan mitra dapur MBG.
BGN juga mengungkapkan bahwa pendaftaran mitra baru kini telah resmi ditutup sementara. Fokus lembaga saat ini beralih pada proses validasi data nasional yang dilakukan secara bertahap hingga tingkat desa, terutama untuk memastikan kesiapan wilayah terpencil.
Menurut data terbaru, jumlah dapur MBG yang telah lolos verifikasi nasional mencapai 29.400 titik. Dari jumlah tersebut, sekitar 27.900 dapur telah mulai beroperasi mendukung pelaksanaan program makan bergizi di berbagai daerah.
Angka tersebut menunjukkan capaian signifikan dibanding target nasional sebanyak 30 ribu lokasi dapur MBG. Pemerintah menilai progres itu menjadi sinyal positif terhadap percepatan pemerataan layanan pangan dan gizi bagi masyarakat.
Meski demikian, BGN masih melakukan sinkronisasi data lapangan untuk memastikan seluruh titik yang diajukan benar-benar memenuhi standar operasional dan kebutuhan wilayah prioritas.
Program MBG sendiri menjadi salah satu agenda strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan gizi masyarakat sekaligus mendorong perputaran ekonomi lokal melalui pelibatan yayasan, pelaku usaha, dan komunitas daerah.
Kehadiran ribuan dapur MBG di berbagai wilayah juga diproyeksikan membuka peluang kerja baru serta memperkuat rantai pasok pangan nasional berbasis daerah.
Baca berita nasional terbaru lainnya di JurnalLugas.Com
(Soefriyanto)
