JurnalLugas.Com – Pemerintah menegaskan setiap rupiah anggaran di sektor pertanian harus memberikan manfaat nyata bagi petani dan mendorong peningkatan produksi pangan nasional.
Komitmen tersebut menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan sekaligus mempercepat terwujudnya swasembada pangan yang berkelanjutan.
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan pengelolaan anggaran Kementerian Pertanian diarahkan untuk mendukung berbagai program strategis yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani, peningkatan hasil panen, hingga penguatan sistem pangan nasional.
“Yang terpenting adalah anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi petani, meningkatkan produksi pangan, memperkuat ketahanan pangan, serta mendukung swasembada pangan,” ujar Sudaryono dalam keterangan resmi yang diterima JurnalLugas.Com, Senin (20/7/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan saat Rapat Kerja Komisi IV DPR RI yang membahas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2025 serta rencana kerja dan anggaran kementerian untuk tahun 2027.
Kementerian Pertanian mencatat kinerja keuangan yang positif sepanjang 2025.
Realisasi pendapatan mencapai Rp501 miliar, atau meningkat 43,79 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Peningkatan tersebut terutama berasal dari bertambahnya penjualan vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta penerimaan kembali belanja dari tahun anggaran sebelumnya.
Di sisi lain, realisasi belanja kementerian mencapai Rp25,09 triliun yang dimanfaatkan untuk mempercepat berbagai program pembangunan pertanian nasional.
Selain pertumbuhan pendapatan, kondisi keuangan Kementerian Pertanian juga menunjukkan tren positif.
Hingga 31 Desember 2025, total aset kementerian tercatat mencapai Rp86,16 triliun, sedangkan nilai ekuitas berada di angka Rp83,39 triliun atau meningkat sekitar 5,9 persen dibandingkan periode sebelumnya.
Menurut Sudaryono, capaian tersebut mencerminkan pengelolaan keuangan yang semakin sehat sekaligus memperkuat fondasi pembangunan sektor pertanian dalam jangka panjang.
Kementerian Pertanian kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sudaryono menilai raihan tersebut bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan indikator meningkatnya kualitas tata kelola, akuntabilitas, dan transparansi penggunaan anggaran negara.
“Predikat WTP menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan kementerian semakin baik dan anggaran digunakan secara tepat sasaran,” katanya.
Capaian tersebut turut mendapat apresiasi dari Komisi IV DPR RI.
Anggota Komisi IV DPR RI Ketut Suhendra menilai konsistensi Kementerian Pertanian mempertahankan opini WTP menunjukkan semakin kuatnya sistem pengawasan internal dan pengelolaan keuangan negara.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Muhammad Habiburrochman menyebut peningkatan pendapatan kementerian hingga 43,79 persen menjadi indikator positif yang memperlihatkan kinerja sektor pertanian terus membaik.
Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP sekaligus meningkatkan penerimaan negara menjadi modal penting dalam mendukung berbagai program prioritas pemerintah di bidang pertanian.
Pemerintah menegaskan keberhasilan pengelolaan anggaran pada akhirnya harus diukur dari dampaknya terhadap masyarakat, khususnya para petani.
Melalui penguatan tata kelola, peningkatan produktivitas, penyediaan sarana produksi, hingga berbagai program strategis lainnya, pemerintah berharap kesejahteraan petani terus meningkat seiring semakin kuatnya ketahanan pangan nasional.
Langkah tersebut juga diharapkan mempercepat terwujudnya swasembada pangan sebagai salah satu agenda prioritas pembangunan nasional.
Baca berita pertanian, ekonomi, dan kebijakan nasional terbaru lainnya di JurnalLugas.Com: https://jurnallugas.com/
(William)
