JurnalLugas.Com – Komitmen menjaga kualitas program Makanan Bergizi Gratis (MBG) terus diperkuat pemerintah melalui pengawasan yang lebih ketat terhadap seluruh unit pelaksana di daerah. Langkah tegas terbaru dilakukan setelah sejumlah dapur layanan gizi di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, ditemukan belum memenuhi standar operasional yang telah ditetapkan.
Sebanyak 18 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk sementara waktu menghentikan aktivitas operasionalnya setelah melalui proses evaluasi yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN). Keputusan tersebut diambil sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan serta perlindungan terhadap penerima manfaat program.
Evaluasi yang dilakukan tidak hanya menyoroti aspek sarana dan prasarana, tetapi juga sistem pengadaan bahan pangan yang menjadi bagian penting dalam rantai penyediaan menu bergizi setiap hari.
Koordinator Wilayah BGN Tulungagung, Sabrina Mahardika, menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh dapur layanan memenuhi standar keamanan pangan yang berlaku.
“Seluruh unit harus mematuhi standar yang telah ditentukan agar kualitas layanan tetap terjaga dan manfaat program bisa dirasakan secara optimal,” ujarnya.
Salah satu temuan yang menjadi perhatian adalah masih minimnya jumlah pemasok bahan pangan yang bekerja sama dengan beberapa unit layanan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat prinsip keterbukaan dan pemerataan dalam sistem pengadaan.
BGN sebelumnya telah menetapkan bahwa setiap SPPG wajib menjalin kemitraan dengan sejumlah pemasok yang cukup guna menciptakan persaingan sehat sekaligus menjaga stabilitas pasokan bahan baku.
Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat beberapa unit yang hanya bekerja sama dengan jumlah pemasok yang jauh di bawah ketentuan. Temuan ini kemudian menjadi salah satu faktor yang mendorong dilakukannya evaluasi lebih lanjut terhadap operasional dapur tersebut.
Selain persoalan kemitraan pemasok, tim evaluasi juga mencatat adanya sejumlah aspek teknis yang perlu diperbaiki, termasuk fasilitas pendukung produksi makanan hingga sistem pengawasan mutu di lapangan.
Langkah pembekuan sementara ini juga berkaitan dengan upaya pencegahan terhadap potensi risiko keamanan pangan. Pemerintah ingin memastikan setiap makanan yang didistribusikan kepada masyarakat telah melalui proses produksi yang aman, higienis, dan sesuai standar kesehatan.
Meski operasional sejumlah dapur dihentikan sementara, BGN memastikan program Makanan Bergizi Gratis tetap berjalan. Distribusi makanan kepada penerima manfaat akan dialihkan ke unit layanan lain yang masih beroperasi normal sehingga tidak mengganggu pelaksanaan program.
“Penerima manfaat tidak perlu khawatir karena kebutuhan layanan tetap akan dipenuhi melalui mekanisme distribusi yang telah disiapkan,” kata Sabrina.
Saat ini proses monitoring dan evaluasi masih terus berlangsung. Status penghentian sementara dapat dicabut sewaktu-waktu apabila pengelola SPPG telah menyelesaikan seluruh pembenahan yang direkomendasikan oleh tim pengawas.
Pengamat kebijakan pangan daerah, Rudi Hartono, menilai langkah evaluasi tersebut menjadi sinyal penting bahwa program MBG tidak hanya berorientasi pada kuantitas distribusi, tetapi juga kualitas layanan.
“Kepercayaan masyarakat terhadap program pangan sangat ditentukan oleh kualitas pengelolaan di lapangan. Pengawasan yang konsisten akan memperkuat efektivitas program dalam jangka panjang,” ujarnya.
Dengan pengawasan yang semakin ketat, pemerintah berharap seluruh unit layanan gizi mampu meningkatkan standar operasionalnya sehingga program Makanan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih profesional, aman, dan berkelanjutan di berbagai daerah.
Baca berita nasional dan informasi terkini lainnya hanya di JurnalLugas.Com
(Soefriyanto)
