JurnalLugas.Com – Upaya membangun citra pariwisata Sumatera Utara di tingkat nasional hingga internasional dinilai tidak boleh terganggu oleh persoalan pelayanan wisata yang masih menyisakan keluhan dari pengunjung.
Karena itu, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, memberikan peringatan tegas terkait polemik dugaan pungutan liar yang terjadi di kawasan wisata Pemandian Air Panas Doulu atau Sidebuk-debuk, Kabupaten Karo.
Menurut Bobby, seluruh destinasi wisata unggulan di Sumatera Utara harus mampu memberikan pengalaman yang nyaman dan transparan bagi wisatawan. Ia menilai persoalan pungutan yang memicu keresahan publik harus segera diselesaikan agar tidak berkembang menjadi citra negatif yang merugikan daerah.
“Kita ingin wisatawan datang dengan rasa aman dan pulang membawa kesan baik. Jika ada persoalan yang mengganggu kenyamanan pengunjung, tentu harus segera dituntaskan,” ujarnya dalam keterangannya.
Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap pengelolaan kawasan wisata Sidebuk-debuk setelah beredarnya sejumlah keluhan wisatawan mengenai adanya pungutan yang dinilai membingungkan saat memasuki area pemandian air panas tersebut.
Sebagai salah satu destinasi favorit di kaki Gunung Sibayak, kawasan Doulu selama ini dikenal sebagai tujuan wisata keluarga yang ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah. Lokasinya yang berada di jalur wisata Berastagi menjadikan kawasan itu memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan sektor ekonomi dan pariwisata Kabupaten Karo.
Namun, polemik terkait pengelolaan retribusi dinilai berpotensi mengurangi kepercayaan wisatawan apabila tidak segera diselesaikan. Karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara meminta adanya langkah konkret agar persoalan tersebut tidak terus berulang.
Bobby menegaskan promosi wisata yang saat ini terus digencarkan melalui berbagai kegiatan internasional harus diimbangi dengan pelayanan yang baik di lapangan. Menurutnya, keberhasilan mendatangkan wisatawan tidak hanya diukur dari jumlah kunjungan, tetapi juga dari pengalaman yang mereka rasakan selama berada di destinasi wisata.
“Promosi besar-besaran harus didukung pelayanan yang baik. Wisatawan harus merasa dihargai ketika berkunjung ke Sumatera Utara,” katanya.
Sorotan terhadap kawasan wisata tersebut semakin menguat setelah video keluhan wisatawan beredar luas di media sosial dan memicu beragam tanggapan dari masyarakat. Banyak pihak berharap pemerintah daerah segera menghadirkan solusi yang memberikan kepastian bagi pengunjung sekaligus menjaga ketertiban pengelolaan kawasan wisata.
Pengamat pariwisata daerah, Rahmat Syahputra, menilai transparansi dalam sistem retribusi menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan wisatawan.
“Destinasi yang dikelola secara profesional akan memberikan kepastian biaya kepada pengunjung sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun keluhan di kemudian hari,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Karo sebelumnya telah menghentikan sementara aktivitas pengutipan retribusi di kawasan tersebut sembari mencari formula penyelesaian yang dapat diterima seluruh pihak.
Dengan meningkatnya perhatian pemerintah provinsi terhadap persoalan ini, masyarakat berharap kawasan wisata Doulu dapat kembali menjadi destinasi unggulan yang menawarkan kenyamanan, keamanan, serta pelayanan yang lebih baik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.
Kehadiran wisatawan yang terus meningkat diyakini akan berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar, selama pengelolaan destinasi dilakukan secara transparan, profesional, dan berorientasi pada kepuasan pengunjung.
Sumber berita dan informasi lainnya dapat diakses melalui JurnalLugas.Com
(Bowo)
