JurnalLugas.Com – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan perkembangan positif pada kondisi sosial ekonomi Indonesia.
Hingga Maret 2026, jumlah penduduk miskin tercatat mengalami penurunan menjadi 22,93 juta jiwa, berkurang sekitar 430 ribu orang dibandingkan posisi September 2025 yang mencapai 23,36 juta jiwa.
Penurunan jumlah penduduk miskin tersebut berjalan seiring membaiknya tingkat kemiskinan nasional. Data BPS menunjukkan persentase penduduk miskin turun dari 8,25 persen menjadi 8,07 persen dalam periode enam bulan terakhir.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Edy Mahmud, mengatakan tren penurunan ini memperlihatkan perbaikan yang berlangsung secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir.
“Sejak Maret 2023 hingga Maret 2026, jumlah maupun persentase penduduk miskin terus menunjukkan tren menurun,” ujar Edy saat menyampaikan rilis resmi di Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Meski demikian, BPS mengingatkan bahwa angka kemiskinan tidak hanya dilihat dari jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Perubahan nilai garis kemiskinan juga menjadi indikator penting dalam membaca kondisi daya beli masyarakat.
Pada Maret 2026, garis kemiskinan nasional tercatat sebesar Rp669.235 per kapita per bulan, meningkat sekitar 4,33 persen dibandingkan September 2025 yang berada di angka Rp641.443 per kapita per bulan.
Menurut BPS, besaran tersebut menggambarkan nilai minimum kebutuhan dasar yang harus dipenuhi seseorang setiap bulan, mencakup kebutuhan makanan maupun nonmakanan.
Namun, dalam praktiknya, pengeluaran masyarakat umumnya dilakukan secara bersama dalam satu rumah tangga sehingga analisis kemiskinan perlu mempertimbangkan jumlah anggota keluarga.
Data BPS menunjukkan rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia saat ini dihuni oleh 4,62 anggota keluarga. Karena itu, kebutuhan minimum setiap rumah tangga akan berbeda bergantung pada jumlah anggota serta kondisi ekonomi di masing-masing daerah.
Perbedaan biaya hidup antarwilayah juga menyebabkan garis kemiskinan rumah tangga tidak sama di setiap provinsi. Faktor harga kebutuhan pokok, pola konsumsi masyarakat, hingga jumlah anggota keluarga menjadi variabel yang memengaruhi besaran garis kemiskinan di setiap daerah.
Dari sisi wilayah, tantangan terbesar masih berada di kawasan perdesaan. BPS mencatat tingkat kemiskinan di desa mencapai 10,67 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan kawasan perkotaan yang berada pada level 6,34 persen.
Walaupun demikian, kedua wilayah sama-sama menunjukkan tren perbaikan dibandingkan enam bulan sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa proses pengurangan angka kemiskinan masih terus berlangsung baik di kota maupun desa.
Namun, BPS juga menyoroti adanya perbedaan kualitas penurunan kemiskinan antara kedua wilayah tersebut. Berdasarkan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), kondisi masyarakat miskin di perkotaan menunjukkan perbaikan karena rata-rata pengeluaran mereka semakin mendekati garis kemiskinan.
Sebaliknya, di wilayah perdesaan, indeks tersebut justru mengalami kenaikan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian masyarakat miskin di desa masih memiliki jarak pengeluaran yang semakin jauh dari batas garis kemiskinan.
Fenomena serupa juga terlihat pada Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Di kawasan perkotaan, indeks ini mengalami penurunan yang menandakan ketimpangan pengeluaran di kelompok masyarakat miskin semakin mengecil.
Sementara itu, di wilayah perdesaan, indeks tersebut meningkat sehingga menunjukkan tingkat kerentanan ekonomi masyarakat miskin masih cukup tinggi.
Temuan ini menjadi sinyal bahwa penurunan angka kemiskinan secara nasional perlu diikuti dengan penguatan program pengentasan kemiskinan yang lebih terarah, terutama di daerah pedesaan.
Upaya peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pengendalian harga kebutuhan pokok, hingga pemerataan akses layanan pendidikan dan kesehatan dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga tren positif tersebut.
Data terbaru BPS memberikan gambaran bahwa Indonesia berhasil melanjutkan tren penurunan kemiskinan dalam tiga tahun terakhir.
Namun, tantangan pemerataan kesejahteraan antara kawasan perkotaan dan perdesaan masih menjadi pekerjaan rumah yang memerlukan perhatian berkelanjutan dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.
Ikuti berita ekonomi, data statistik, dan informasi nasional terbaru hanya di https://JurnalLugas.Com.
(Soefriyanto)
