JurnalLugas.Com – Proses awal penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2027 resmi memasuki babak baru.
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan pendahuluan yang menjadi fondasi penyusunan kebijakan fiskal nasional untuk tahun anggaran mendatang.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat kerja Banggar DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/6/2026).
Rapat dipimpin Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah dan dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, jajaran pemerintah, perwakilan Bank Indonesia, serta anggota Banggar dari berbagai fraksi.
Persetujuan atas laporan seluruh Panitia Kerja (Panja) menjadi sinyal bahwa pembahasan tahap awal RAPBN 2027 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 telah rampung sesuai mekanisme penyusunan anggaran negara.
Dalam rapat tersebut, Ketua Banggar Said Abdullah meminta persetujuan seluruh peserta terhadap hasil pembahasan Panja.
“Apakah hasil Panja dapat disetujui?” ujar Said.
Seluruh anggota Banggar menyatakan persetujuan, yang kemudian diikuti oleh pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan jawaban singkat, “Setuju.”
Pendidikan Tetap Menjadi Prioritas Anggaran
Salah satu keputusan penting dalam pembahasan pendahuluan RAPBN 2027 adalah komitmen mempertahankan alokasi minimal 20 persen anggaran pendidikan dalam APBN.
Pemerintah nantinya akan merumuskan besaran anggaran tersebut secara rinci dalam Nota Keuangan RAPBN 2027.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya menjaga kesinambungan pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan nasional.
Selain itu, pemerintah juga didorong menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 secara bertahap dengan memperkuat skema pembebasan biaya pendidikan dasar, termasuk bagi peserta didik di sekolah swasta.
Pelaksanaan kebijakan tersebut tetap mempertimbangkan prinsip keadilan, mutu layanan pendidikan, serta kemampuan fiskal pemerintah pusat maupun daerah agar berjalan berkelanjutan.
Wajib Belajar 13 Tahun Dipercepat
Banggar dan pemerintah juga menyepakati percepatan implementasi Program Wajib Belajar 13 Tahun melalui penguatan berbagai bantuan pendidikan.
Program seperti Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), Program Indonesia Pintar (PIP), hingga berbagai skema beasiswa akan diarahkan agar lebih tepat sasaran sehingga mampu meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.
Langkah tersebut diharapkan mampu menekan angka putus sekolah sekaligus memperluas kesempatan generasi muda memperoleh pendidikan hingga jenjang menengah.
Kesejahteraan Nelayan Masuk Agenda Strategis
Selain sektor pendidikan, pembahasan RAPBN 2027 turut menempatkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu prioritas.
Pemerintah didorong menjalankan program yang mampu meningkatkan produktivitas nelayan secara terukur dan berkelanjutan.
Target utamanya adalah meningkatkan pendapatan dan daya beli nelayan yang tercermin melalui kenaikan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebagai indikator kesejahteraan.
Kebijakan tersebut diharapkan mampu memperkuat ekonomi masyarakat pesisir sekaligus menjaga keberlanjutan sektor perikanan nasional.
Usulan Lintas Lembaga Diserahkan ke Pemerintah
Usai pengesahan laporan Panja, Banggar DPR RI juga menyerahkan kompilasi berbagai usulan dari komisi-komisi DPR RI, DPD RI, MPR RI, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta mitra kerja kepada pemerintah.
Dokumen tersebut akan menjadi salah satu referensi dalam penyusunan RAPBN 2027 sebelum pemerintah menyampaikan Nota Keuangan beserta Rancangan APBN kepada DPR RI pada Agustus mendatang.
Tahapan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan fiskal tahun 2027 mampu menjawab kebutuhan pembangunan nasional sekaligus menjaga stabilitas ekonomi di tengah berbagai tantangan global.
Baca berita nasional dan ekonomi terbaru lainnya di JurnalLugas.Com.
(Catur)
