JurnalLugas.Com — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin menjadikan angka pertumbuhan ekonomi dan besarnya investasi sebagai ukuran akhir keberhasilan pembangunan.
Menurutnya, kedua indikator tersebut harus memberikan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat.
Pesan itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
Dalam pidato kenegaraannya, Presiden menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai sasaran utama dari seluruh kebijakan pembangunan.
Prabowo menilai pertumbuhan ekonomi dan investasi pada dasarnya merupakan instrumen untuk membawa Indonesia menuju kehidupan masyarakat yang lebih baik.
Karena itu, capaian ekonomi tidak boleh berhenti pada angka statistik tanpa menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat.
“Pertumbuhan dan investasi bukan tujuan akhir. Tujuan kita adalah kesejahteraan rakyat,” kata Prabowo.
Presiden juga menyoroti bagaimana modal yang masuk ke Indonesia harus memberikan manfaat yang lebih luas. Pemerintah, kata dia, berkepentingan memastikan investasi tidak hanya meningkatkan aktivitas ekonomi, tetapi juga membuka kesempatan kerja dan mendorong peningkatan kualitas hidup.
Menurut Prabowo, setiap dana yang ditanamkan di Indonesia harus memiliki dampak sosial dan ekonomi yang jelas. Lapangan pekerjaan menjadi salah satu hasil yang dinilai penting, terutama bagi masyarakat yang berada pada kelompok ekonomi paling bawah.
“Setiap rupiah investasi harus menciptakan pekerjaan dan memperbaiki kualitas hidup rakyat,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan arah kebijakan pemerintah yang ingin menempatkan manfaat pembangunan sebagai tolok ukur utama.
Artinya, tingginya investasi maupun pertumbuhan ekonomi harus diikuti dengan pemerataan kesempatan dan peningkatan daya beli serta taraf hidup masyarakat.
Prabowo juga mengaitkan agenda tersebut dengan posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar dunia melalui keanggotaannya di G20.
Menurutnya, status Indonesia di kelompok ekonomi utama dunia seharusnya berjalan beriringan dengan kemampuan negara memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Ia menilai persoalan kelaparan tidak semestinya masih terjadi di tengah posisi Indonesia sebagai anggota G20.
“Kita tidak boleh membiarkan rakyat kelaparan,” ujar Prabowo.
Karena itu, pemerintah berkomitmen mendorong pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga memastikan masyarakat yang berada dalam kondisi rentan tidak tertinggal.
Pesan tersebut menjadi salah satu bagian penting dari pidato kenegaraan Prabowo dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Tahun ini, agenda kenegaraan tersebut mengusung tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.”
Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI tidak hanya menjadi forum penyampaian pidato Presiden. Dalam agenda tersebut juga dipaparkan laporan kinerja lembaga-lembaga negara serta ditampilkan sejumlah capaian pemerintah melalui materi video.
Bagi pemerintah, pembangunan ke depan tidak cukup hanya diukur dari seberapa tinggi ekonomi tumbuh atau seberapa besar modal yang masuk.
Tantangan yang lebih besar adalah memastikan hasil pembangunan tersebut sampai kepada masyarakat, menciptakan pekerjaan, memperbaiki kehidupan keluarga dan mengurangi persoalan kesejahteraan yang masih terjadi.
Dengan arah tersebut, Prabowo ingin memastikan investasi dan pertumbuhan ekonomi memiliki tujuan yang lebih konkret: menjadi jalan menuju kehidupan rakyat yang lebih sejahtera dan pembangunan yang manfaatnya dirasakan secara lebih merata.
Baca berita nasional dan perkembangan ekonomi terbaru lainnya hanya di JurnalLugas.Com:
JurnalLugas.Com
(Catur)
