JurnalLugas.Com – Tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mengalami penurunan.
Kondisi ini menjadi sinyal bagi pemerintah untuk segera membenahi sejumlah sektor yang dinilai belum memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Survei Poltracking Indonesia yang dilakukan pada 14-20 Agustus 2026 mencatat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran berada di angka 55,1 persen.
Angka tersebut turun cukup jauh dibandingkan 78,1 persen pada Oktober 2025, 74,1 persen pada Maret 2026, 72,2 persen pada Mei, dan 58,4 persen pada Juli 2026.
Meski kepuasan menurun, tingkat kepercayaan publik masih mencapai 63,2 persen. Poltracking menilai angka tersebut masih menjadi modal penting bagi pemerintah untuk memperbaiki kinerja sebelum ketidakpuasan masyarakat semakin melebar.
Peneliti Senior Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi, mengatakan pemerintah perlu menggunakan kepercayaan tersebut untuk mempercepat kebijakan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Kepercayaan 63,2 persen masih menjadi modal sosial untuk segera memperbaiki kinerja dan kesejahteraan rakyat,” ujar Masduri.
Persoalan ekonomi menjadi titik paling lemah dalam penilaian masyarakat. Kepuasan terhadap bidang ekonomi hanya mencapai 41,8 persen, sementara hukum dan pemberantasan korupsi berada di 48,3 persen. Politik dan stabilitas nasional tercatat 51,9 persen.
Sebaliknya, sektor pendidikan mendapat kepuasan tertinggi sebesar 63,9 persen, disusul sosial budaya 63,7 persen, kesehatan 62,6 persen, serta pertahanan dan keamanan 61,6 persen.
Tekanan ekonomi rumah tangga juga terlihat jelas dalam survei. Sebanyak 44,3 persen responden menyebut mahalnya kebutuhan pokok sebagai persoalan utama. Bahkan, 62,5 persen responden merasa pengeluaran rumah tangga saat ini lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.
Dari kondisi tersebut, Poltracking merekomendasikan lima agenda utama bagi pemerintah. Pertama, menjaga daya beli sekaligus memperluas lapangan kerja.
Kedua, mengevaluasi program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) agar manfaatnya lebih terasa.
Ketiga, memperbaiki tata kelola pemerintahan dan komunikasi publik. Keempat, memperkuat penegakan hukum serta pemberantasan korupsi. Kelima, memperkuat mekanisme checks and balances dan menjaga harmonisasi hubungan Presiden dengan Wakil Presiden.
Masduri menilai soliditas Prabowo-Gibran perlu berjalan beriringan dengan pengawasan parlemen yang proporsional agar pemerintahan tetap efektif tanpa mengabaikan prinsip demokrasi.
Survei Poltracking melibatkan 1.220 responden di 38 provinsi dengan metode stratified multistage random sampling. Survei dilakukan secara tatap muka dengan margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Penurunan kepuasan tersebut menjadi pekerjaan rumah serius bagi pemerintah. Kepercayaan publik yang masih berada di atas 60 persen menjadi kesempatan untuk melakukan koreksi, terutama pada persoalan ekonomi yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat.
Baca berita lainnya hanya di JurnalLugas.Com
(Soefriyanto)
