JurnalLugas.Com — Pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam rangkaian Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI 2026 mendapat penilaian tinggi dari Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan.
Iwan memberikan nilai 99,9 terhadap pidato yang disampaikan Prabowo. Bagi dia, penilaian tersebut bukan semata-mata karena kemampuan Presiden menyampaikan pidato secara meyakinkan, tetapi karena sejumlah capaian pemerintah disertai angka yang dapat menjadi ukuran untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan.
Menurut Iwan, Prabowo telah menyampaikan gambaran mengenai hasil kebijakan pemerintah sekaligus target yang masih harus dikejar. Ia melihat adanya keterkaitan antara kebijakan, hasil yang dicapai dan dampaknya terhadap masyarakat.
“Nilainya 99,9 karena capaian yang disampaikan sudah memiliki ukuran,” ujar Iwan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
Salah satu indikator yang menjadi perhatian Iwan adalah perkembangan kinerja badan usaha milik negara atau BUMN.
Dalam pidatonya, Prabowo mengungkapkan laba BUMN meningkat dari sekitar Rp186 triliun pada 2024 menjadi Rp326 triliun pada 2025.
Kenaikan tersebut setara dengan pertumbuhan sekitar 75,3 persen. Iwan menilai angka itu menunjukkan adanya perubahan dalam pengelolaan perusahaan negara, terutama dari sisi efisiensi dan produktivitas aset.
Menurut dia, peningkatan laba BUMN tidak seharusnya hanya dilihat sebagai pencapaian angka keuntungan. Kinerja tersebut juga perlu dikaitkan dengan bagaimana perusahaan negara mengelola aset yang dimiliki serta memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional.
“Lonjakan laba itu memperlihatkan aset negara mulai dikelola lebih produktif,” kata Iwan.
Ia menilai pidato Presiden juga membawa pesan bahwa pemerintah perlu terus memperbaiki kualitas data dan tata kelola pemerintahan.
Sebab, keberhasilan suatu kebijakan tidak cukup dinilai berdasarkan tingkat popularitas atau besarnya program yang dijalankan.
Ukuran yang lebih penting, menurut Iwan, adalah apakah kebijakan tersebut mampu meningkatkan penerimaan negara, memperbaiki efisiensi belanja, menciptakan lapangan kerja dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
Dalam konteks tersebut, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga mendapat perhatian. Iwan memandang program unggulan pemerintah itu bukan sekadar agenda pemberian makanan kepada masyarakat, tetapi dapat menjadi investasi untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang.
Program tersebut dinilai memiliki efek yang lebih luas apabila dijalankan secara tepat. Selain menyasar persoalan gizi dan kesehatan anak, MBG berpotensi menggerakkan sektor ekonomi yang berada di sekitar rantai pasok makanan.
Iwan menyebut sektor seperti petani, nelayan, peternak, UMKM dan koperasi dapat memperoleh dampak ekonomi dari program tersebut.
“MBG harus dilihat sebagai investasi untuk manusia sekaligus ekonomi daerah,” ujarnya.
Selain persoalan kesejahteraan dan ekonomi, kemandirian nasional juga dinilai menjadi salah satu garis besar dalam pidato Prabowo.
Kebijakan industrialisasi, hilirisasi, ketahanan pangan dan energi serta penguatan industri dalam negeri disebut memiliki relevansi dengan situasi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian.
Bagi Iwan, penguatan kapasitas nasional menjadi penting ketika negara-negara di dunia menghadapi perubahan geopolitik dan persaingan ekonomi yang semakin dinamis. Indonesia dinilai perlu memiliki fondasi ekonomi yang lebih kuat agar tidak terlalu bergantung pada kondisi eksternal.
Namun, tingginya penilaian terhadap pidato Presiden bukan berarti pemerintah dinilai telah menyelesaikan seluruh persoalan. Justru angka-angka yang disampaikan dalam pidato tersebut nantinya harus menjadi bahan evaluasi publik.
Iwan menilai masyarakat memiliki alasan untuk kembali menagih capaian pemerintah pada tahun berikutnya.
Pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, pengangguran, daya beli, investasi hingga penerimaan negara menjadi sejumlah indikator yang harus diperhatikan.
Begitu pula dengan kinerja BUMN serta sektor pendidikan dan kesehatan. Semua indikator tersebut, menurut Iwan, harus menunjukkan perkembangan yang dapat diverifikasi dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Karena itu, pekerjaan pemerintah setelah pidato kenegaraan bukan berhenti pada penyampaian capaian. Tantangan berikutnya adalah mempertahankan hasil yang sudah dicapai, memperbaiki kekurangan dan memastikan data yang disampaikan dapat diperiksa secara transparan.
Iwan pun memilih tidak memberikan nilai sempurna. Angka 99,9 menurutnya merupakan bentuk apresiasi sekaligus pengingat bahwa pemerintahan masih memiliki pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
“Nilainya 99,9, bukan 100, karena pemerintah tidak boleh cepat puas,” ujar Iwan.
Dengan demikian, pidato kenegaraan Prabowo bukan hanya menjadi laporan mengenai apa yang telah dilakukan pemerintah, tetapi juga dapat menjadi titik awal bagi publik untuk mengukur apakah berbagai target yang disampaikan benar-benar terwujud dalam kehidupan masyarakat.
Baca berita politik, ekonomi, pemerintahan, dan informasi terbaru lainnya hanya di JurnalLugas.Com.
(Soefriyanto)
