JurnalLugas.Com — Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan langkah baru untuk memperketat keamanan pangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah menyediakan test kit di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kepala BGN Sudaryono mengatakan pemeriksaan makanan tidak cukup hanya mengandalkan pengecekan secara organoleptik, seperti melihat kondisi makanan, mencium aroma, maupun mencicipinya. Sebab, terdapat zat berbahaya yang keberadaannya belum tentu dapat diketahui melalui pemeriksaan sederhana tersebut.
Evaluasi ini dilakukan setelah munculnya sejumlah kasus keracunan yang dikaitkan dengan makanan dari dapur SPPG, termasuk kejadian di Berastagi, Sumatera Utara.
Menurut Sudaryono, penggunaan alat pemeriksaan tambahan diperlukan agar makanan yang akan dibagikan kepada penerima manfaat MBG memiliki lapisan pengawasan yang lebih kuat.
“Tidak cukup hanya dibau atau dicicipi. Karena itu, kami mempertimbangkan test kit di setiap dapur,” ujar Sudaryono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/8/2026).
Test kit tersebut nantinya diarahkan untuk membantu mendeteksi kandungan berbahaya dalam makanan, termasuk kemungkinan adanya arsen dan zat lain yang dapat membahayakan kesehatan apabila masuk ke tubuh.
Langkah ini juga bukan sepenuhnya baru. BGN melihat praktik yang sudah diterapkan oleh sejumlah SPPG sebagai bahan evaluasi, salah satunya dapur yang dikelola Bhayangkari Polri.
Sudaryono menyebut penggunaan test kit pada SPPG tersebut menjadi salah satu contoh yang sedang dipelajari BGN. “Kami belajar dari SPPG yang menggunakan test kit dan sejauh ini tidak ada kasus keracunan,” katanya.
BGN Tak Ingin Kasus Keracunan Terulang
Perbaikan sistem pengawasan menjadi penting karena skala program MBG terus berkembang. Sudaryono menyebut saat ini terdapat sekitar 27 ribu dapur SPPG yang menjalankan layanan pemenuhan makanan bergizi.
Besarnya jumlah dapur membuat standar keamanan pangan harus diterapkan secara konsisten. Menurut Sudaryono, sebagian besar SPPG telah menjalankan tugas dengan baik sehingga kasus yang terjadi di sejumlah lokasi tidak semestinya membuat seluruh program MBG dipandang bermasalah.
BGN, kata dia, justru akan menjadikan setiap kejadian sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem. Pengawasan akan diarahkan bukan hanya pada kualitas menu dan pemenuhan gizi, tetapi juga proses pengolahan, pemeriksaan bahan makanan, hingga makanan siap dikonsumsi.
Ketegasan juga disiapkan bagi dapur yang tidak mampu memenuhi ketentuan. SPPG yang masih memungkinkan diperbaiki akan dievaluasi, sedangkan dapur yang tidak sanggup memenuhi standar setelah dilakukan perbaikan dapat dihentikan.
“Kalau tidak bisa dievaluasi dan diperbaiki, terpaksa harus ditutup,” tegas Sudaryono.
Tidak hanya pengelola dapur, personel BGN yang bertugas melakukan pengawasan juga masuk dalam evaluasi. Mereka dituntut mampu menjalankan standar yang telah ditetapkan lembaga.
Sudaryono bahkan menyatakan pencopotan dari tugas hingga pemberhentian dapat dilakukan terhadap personel yang tidak mampu mengikuti standar kerja tersebut.
“Personel yang tidak mampu mengikuti standar akan saya copot atau pecat,” ujarnya.
Penerapan test kit di seluruh dapur SPPG kini menjadi salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan BGN. Jika diterapkan, langkah tersebut diharapkan dapat menambah sistem pengamanan sebelum makanan MBG didistribusikan kepada masyarakat.
Baca berita lainnya
JurnalLugas.Com
(Soefriyanto)
