JurnalLugas.Com — Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan aktivasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilakukan langsung oleh lembaga tersebut melalui sistem dan database internal.
Kepala BGN Sudaryono atau Mas Dar memastikan tidak ada asosiasi maupun individu yang diberi kewenangan untuk mengurus aktivasi SPPG dengan mengatasnamakan BGN.
Menurut dia, BGN akan menghubungi mitra secara langsung, menempatkan kepala SPPG, kemudian mengaktifkan virtual account (VA) sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
“Tidak ada pihak yang kami beri kewenangan menjadi perantara atau calo aktivasi dapur,” kata Sudaryono di Jakarta, Kamis (1/10/2026).
480 SPPG Diaktifkan
BGN dijadwalkan mengaktifkan 480 SPPG di 16 provinsi dan 116 kabupaten/kota di wilayah timur Indonesia mulai Jumat (2/10/2026).
Dari jumlah tersebut, sebanyak 211 SPPG merupakan mitra mandiri, sedangkan 269 lainnya masuk kategori SPPG terpencil.
Sudaryono menjelaskan, urutan SPPG yang diaktifkan bukan ditentukan pihak luar. BGN menggunakan sistem dan database internal dengan mempertimbangkan kebutuhan serta prioritas wilayah.
“Mana yang aktif lebih dulu ditentukan berdasarkan sistem dan database BGN,” ujarnya.
BGN juga meminta masyarakat dan para mitra waspada terhadap pihak yang mengaku memiliki akses kepada pimpinan BGN dan menawarkan bantuan untuk mempercepat aktivasi SPPG.
Sudaryono menegaskan, apabila ada pihak yang meminta pungutan atau menjanjikan aktivasi dengan mengatasnamakan dirinya maupun pimpinan BGN, tindakan tersebut bukan bagian dari mekanisme resmi BGN.
“BGN tidak mengotorisasi asosiasi atau pribadi mana pun,” tegasnya.
Baca berita lainnya
JurnalLugas.Com
(Soefriyanto news)
