JurnalLugas.Com – Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi yang dialami para hakim di Indonesia. Ia juga memberikan dukungan penuh kepada aksi yang dilakukan oleh Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) untuk menuntut keadilan dan perbaikan kesejahteraan. HNW menyatakan bahwa para hakim memiliki peran krusial dalam penegakan hukum, sehingga tuntutan mereka layak mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.
HNW menekankan pentingnya pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap keluhan para hakim terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim. Menurutnya, negara harus menjadi contoh dalam penegakan hukum, termasuk dalam mematuhi putusan judicial review yang telah dikeluarkan Mahkamah Agung (MA). Regulasi ini dianggap tidak lagi relevan dengan kebutuhan para hakim, terutama dalam hal kesejahteraan mereka.
Dalam pernyataannya di Jakarta pada 9 Oktober 2024, Hidayat Nur Wahid menyarankan agar pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo segera merespons tuntutan yang diajukan para hakim. Baginya, langkah ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan para hakim, tetapi juga memperkuat sistem peradilan di Indonesia.
Hidayat juga mengusulkan agar Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) terus bergerak secara strategis. Salah satu langkah yang ia sarankan adalah melakukan pertemuan dengan Komisi III DPR RI, DPD RI, serta hakim-hakim senior di MA. HNW percaya bahwa dukungan dari para pemangku kepentingan tersebut akan mempercepat realisasi tuntutan para hakim.
Menurut Hidayat, inti dari permasalahan kesejahteraan para hakim harus disampaikan dengan benar kepada pemerintah dan DPR RI yang baru. Hal ini penting agar mereka memahami urgensi dan signifikansi dari tuntutan tersebut, sehingga keputusan yang diambil dapat berdampak positif bagi para hakim dan sistem hukum secara keseluruhan.
Selain menyoroti masalah kesejahteraan, Hidayat juga menekankan pentingnya pemerintah memperhatikan permasalahan dalam sistem peradilan dan penegakan hukum yang dihadapi para hakim. Tuntutan ini, menurutnya, tidak hanya relevan bagi kesejahteraan finansial para hakim, tetapi juga berkaitan dengan upaya memperkuat keadilan dalam proses hukum di Indonesia.
Ia berharap para hakim tetap konsisten menegakkan hukum dengan integritas, sambil terus memperjuangkan keadilan yang menjadi hak mereka. HNW juga berharap agar pemerintahan yang baru membuka hati dan segera merespons tuntutan ini dengan langkah konkret.
Sekretaris SHI, Humaidi, menyatakan bahwa aksi yang dilakukan SHI adalah langkah terakhir setelah menunggu selama 12 tahun tanpa respons memadai dari pemerintah. Meskipun demikian, Humaidi memastikan bahwa para hakim tidak melakukan mogok kerja dan tetap menjalankan tugasnya di berbagai daerah.
Humaidi menyoroti kondisi para hakim yang masih jauh dari harapan. Banyak dari mereka harus tinggal di rumah kos sederhana karena tidak mampu menyewa rumah yang layak. Padahal, menurut Humaidi, hakim seharusnya sudah bisa memenuhi kebutuhan dasarnya agar dapat bekerja dengan tenang dan adil dalam memutuskan perkara.
Dukungan Hidayat Nur Wahid terhadap SHI menjadi sinyal bahwa pemerintah harus segera bertindak untuk memperbaiki kesejahteraan para hakim. Tuntutan yang diajukan oleh SHI bukan hanya soal hak keuangan, tetapi juga upaya memperkuat sistem hukum di Indonesia.
Langkah strategis SHI dalam memperjuangkan hak-hak para hakim perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan DPR RI yang baru. Dengan demikian, kesejahteraan hakim dan kualitas penegakan hukum di Indonesia dapat meningkat secara signifikan.
