JurnalLugas.Com – Pemerintah Nikaragua, di bawah kepemimpinan Presiden Daniel Ortega, secara resmi memutuskan untuk menghentikan hubungan diplomatik dengan Israel. Keputusan ini diumumkan oleh Wakil Presiden Rosario Murillo, yang menyatakan bahwa langkah ini merupakan respon terhadap tindakan Israel yang dianggap tidak manusiawi.
Dalam pernyataannya, Murillo menyebut Israel sebagai “pemerintah Nazi dan pelaku genosida,” sebuah ungkapan keras yang mencerminkan ketidakpuasan Nikaragua terhadap kebijakan militer Israel di wilayah yang dipersengketakan. Murillo menegaskan bahwa Presiden Ortega telah menginstruksikan Kementerian Luar Negeri untuk memulai proses penghentian hubungan diplomatik ini sesuai dengan permintaan parlemen nasional.
Langkah ini diambil setelah Majelis Nasional Nikaragua mengadakan sidang rutin pada Jumat, 11 Oktober. Dalam sidang tersebut, para anggota dewan menyampaikan kecaman terhadap operasi militer Israel yang dinilai berlebihan dan menimbulkan korban sipil yang signifikan. Mereka sepakat untuk menolak tindakan militer tersebut dan mendesak pemerintah Nikaragua untuk mengambil tindakan tegas.
Pemutusan hubungan diplomatik ini menunjukkan sikap politik luar negeri Nikaragua yang semakin kritis terhadap Israel, dan dapat memperburuk ketegangan di kawasan internasional. Keputusan ini juga menjadi bagian dari tren lebih luas di antara beberapa negara yang menyatakan solidaritas dengan Palestina di tengah konflik berkepanjangan dengan Israel.
Dalam konteks diplomatik, langkah ini menambah daftar negara yang memilih untuk mengambil tindakan drastis terhadap Israel, dengan alasan pelanggaran hak asasi manusia dan kebijakan militer yang dinilai tidak sesuai dengan standar internasional.
Meski demikian, tindakan Nikaragua ini kemungkinan akan memicu reaksi beragam dari komunitas internasional, termasuk dari negara-negara yang memiliki hubungan erat dengan Israel.
Keputusan ini diharapkan dapat membawa dampak jangka panjang dalam hubungan luar negeri Nikaragua dan mempertegas posisinya dalam peta geopolitik dunia.
