JurnalLugas.Com – Peta politik di Indonesia semakin jelas seiring dengan kabar mengenai susunan kabinet pemerintahan yang akan dipimpin oleh Presiden terpilih, Prabowo Subianto, periode 2024-2029. Salah satu informasi yang menarik perhatian publik adalah dokumen pemilihan komisi yang dikirimkan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ke fraksi-fraksi di parlemen.
Menurut dokumen tersebut, DPR akan mengusulkan pembentukan 13 komisi, dua komisi lebih banyak dibandingkan periode sebelumnya. Setiap komisi akan memiliki mitra kerja dari kementerian, badan, dan lembaga negara yang terkait. Berdasarkan dokumen itu juga, ada potensi pembentukan 46 kementerian dan 33 badan negara yang baru.
Salah satu inovasi yang muncul adalah adanya Kementerian Koordinator Bidang Kemasyarakatan. Kementerian ini akan menjadi tambahan dari empat kementerian koordinator yang sudah ada sebelumnya.
Selain itu, terdapat rencana untuk meningkatkan status Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menjadi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Beberapa kementerian baru lainnya merupakan hasil pemisahan dari kementerian yang sebelumnya digabungkan. Misalnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipisah menjadi dua entitas: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan.
Daftar Potensi Kementerian Kabinet Prabowo
- Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
- Kementerian Koordinator Bidang Kemasyarakatan
- Kementerian Luar Negeri
- Kementerian Pertahanan
- Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Kementerian Dalam Negeri
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang
- Kementerian Pertanian
- Kementerian Kehutanan
- Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Kementerian Pekerjaan Umum
- Kementerian Perumahan Rakyat
- Kementerian Perhubungan
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
- Kementerian Transmigrasi
- Kementerian Perdagangan
- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Kementerian Koperasi
- Kementerian Perindustrian
- Kementerian Pariwisata
- Kementerian Ekonomi Kreatif
- Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
- Kementerian Agama
- Kementerian Sosial
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Kementerian Kesehatan
- Kementerian Ketenagakerjaan
- Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
- Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
- Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi
- Kementerian Pendidikan Tinggi
- Kementerian Kebudayaan
- Kementerian Pemuda dan Olahraga
- Kementerian Keuangan
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- Kementerian Lingkungan Hidup
- Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
- Kementerian Hukum
- Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM)
- Kementerian Sekretariat Negara
- Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
Daftar Potensi Badan Negara Kabinet Prabowo
- Badan Intelijen Negara (BIN)
- Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Badan Keamanan Laut (Bakamla)
- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
- Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN)
- Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP)
- Badan Narkotika Nasional (BNN)
- Badan Urusan Logistik (Bulog)
- Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM)
- Badan Pangan Nasional (Bapanas)
- Badan Karantina Indonesia
- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
- Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)
- Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)
- Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Batam (BP Batam)
- Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang (BPKS)
- Badan Standarisasi Nasional (BSN)
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
- Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)
- Badan Wakaf Indonesia (BWI)
- Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan
- Badan Gizi Nasional
- Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
- Badan Pusat Statistik (BPS)
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)
- Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten)
- Badan Informasi Geospasial (BIG)
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
Dengan perubahan struktur ini, kabinet Prabowo diharapkan mampu menjawab tantangan besar yang dihadapi oleh Indonesia.
Potensi pembentukan kementerian baru menunjukkan fokus pada isu-isu krusial seperti perlindungan tenaga kerja migran, kelestarian lingkungan, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Seiring berjalannya waktu, publik akan terus menantikan pengumuman resmi terkait susunan kabinet ini.
