JurnalLugas.Com – Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menyampaikan arahan dari Presiden RI, Prabowo Subianto, terkait percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam acara retreat Kabinet Merah Putih, Prabowo menekankan komitmennya untuk menyelesaikan proyek IKN dalam kurun waktu empat tahun.
IKN sebagai Pusat Politik Baru
Menurut Raja Juli, Prabowo memandang IKN sebagai ibu kota politik Indonesia yang akan menjadi pusat pemerintahan secara menyeluruh. “Beliau [Prabowo] sudah punya rencana akan merampungkan pembangunan IKN dalam 4 tahun. Bagi beliau, IKN adalah ibu kota politik,” jelas Raja Juli melalui unggahan di Instagram @rajaantoni pada Minggu (27/10).
Prabowo menginginkan pembangunan tidak hanya fokus pada gedung-gedung eksekutif yang hampir rampung, tetapi juga meliputi dua pilar lain dalam sistem trias politika, yaitu gedung legislatif dan yudikatif. Hal ini bertujuan agar seluruh fungsi pemerintahan bisa terpadu di IKN.
Target Strategis Tahun 2028 dan 2029
Prabowo berharap bahwa dengan selesainya gedung legislatif dan yudikatif, Sidang Paripurna DPR/MPR pada Agustus 2028 dapat digelar di IKN. “Beliau [Prabowo] berharap Agustus 2028 Sidang Paripurna DPR/MPR sudah bisa diselenggarakan di IKN,” lanjut Raja Juli.
Lebih jauh lagi, Prabowo juga menginginkan agar pelantikan presiden dan wakil presiden pada tahun 2029 dapat diadakan di ibu kota baru tersebut. “Beliau berharap pelantikan presiden dan wakil presiden pada tahun 2029 diselenggarakan di IKN,” ungkap Raja Juli.
Komitmen Pemerintah dalam Percepatan Pembangunan
Pernyataan Prabowo ini menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan IKN dan memastikan seluruh elemen pemerintahan bisa beroperasi di ibu kota baru tepat waktu. Dengan infrastruktur yang komprehensif, IKN diharapkan mampu berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan politik yang modern dan efisien.
Pembangunan IKN menjadi salah satu prioritas utama kabinet, dan seluruh kementerian terkait diminta untuk berperan aktif dalam merealisasikan target tersebut. Dengan rampungnya proyek ini, Indonesia diharapkan memasuki babak baru dalam tata kelola pemerintahan, dengan fokus pada keberlanjutan dan pemerataan pembangunan nasional.
Pemindahan ibu kota ini diharapkan tidak hanya menjadi simbol perubahan, tetapi juga mencerminkan visi masa depan Indonesia yang lebih maju, terintegrasi, dan berdaya saing di kancah global.
