JurnalLugas.Com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani, dengan tegas membantah tudingan bahwa partainya menyerang PDI Perjuangan (PDIP) terkait kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang akan mulai diberlakukan pada Januari 2025. Pernyataan ini disampaikan Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 23 Desember 2024.
Menurutnya, pandangan sejumlah kader Gerindra mengenai kebijakan tersebut hanya menekankan bahwa kenaikan PPN merupakan hasil legislasi kolektif yang disepakati bersama oleh DPR dan pemerintah. “Ini kan undang-undang yang disetujui bersama, diinisiasi bersama. Jadi, jangan seolah-olah hanya tanggung jawab satu pihak saja,” ujar Muzani.
UU HPP dan Dasar Kebijakan Kenaikan PPN
Muzani menjelaskan bahwa kebijakan kenaikan PPN diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Proses pembahasannya dimulai pada tahun 2021, saat dunia menghadapi pandemi COVID-19. Dalam situasi tersebut, DPR dan pemerintah mencari cara untuk meningkatkan penerimaan negara, salah satunya melalui sektor perpajakan.
“Ketika itu, DPR bersama pemerintah membahas kemungkinan peningkatan penerimaan PPN secara bertahap, dari 10 persen menjadi 11 persen, hingga 12 persen,” jelasnya. Kebijakan ini akhirnya disetujui oleh partai-partai di DPR, termasuk Gerindra, sebagai bagian dari Koalisi Indonesia Maju.
Muzani juga menekankan bahwa pelaksanaan kenaikan PPN merupakan amanat UU HPP yang harus dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala negara. “Sebagai presiden, Pak Prabowo hanya menjalankan undang-undang yang sudah diputuskan,” tegasnya.
Demokrasi dan Polemik Kenaikan PPN
Terkait kritik yang muncul di publik, Muzani menyebutnya sebagai bagian dari proses demokrasi yang wajar. “Ada protes, termasuk dari partai yang sebelumnya menyetujui undang-undang ini. Namun, itu hal yang lumrah dalam demokrasi,” ujarnya.
Muzani juga memastikan bahwa Presiden Prabowo mendengar dan mencatat semua masukan, kritik, dan keberatan yang berkembang di masyarakat. “Pak Prabowo memahami keberatan-keberatan tersebut, dan nantinya akan mengambil keputusan yang terbaik berdasarkan berbagai pertimbangan,” imbuhnya.
Gerindra berharap masyarakat dapat melihat kebijakan ini sebagai upaya kolektif untuk memperbaiki penerimaan negara demi pembangunan yang berkelanjutan.
Baca lebih lanjut seputar berita politik dan kebijakan lainnya hanya di JurnalLugas.com.
