JurnalLugas.Com – Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menyuarakan pentingnya kebijakan yang bijaksana dalam pelaksanaan program penghapusan utang bagi satu juta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Program yang melibatkan nilai utang sebesar Rp14 triliun ini melibatkan bank BUMN sebagai pihak pemberi pinjaman.
Meski tujuan program ini sangat baik untuk meringankan beban UMKM, pelaksanaannya memerlukan kehati-hatian, terutama mengingat situasi ekonomi global yang tidak stabil.
Menurut Saleh, terdapat beberapa poin penting yang harus diperhatikan agar program ini berjalan efektif dan tidak menimbulkan dampak negatif di masa depan.
1. Verifikasi Faktual dan Transparansi
Pemerintah perlu melakukan verifikasi faktual terhadap 67 ribu UMKM yang telah didata. Proses ini bertujuan memastikan bahwa UMKM yang mendapatkan penghapusan utang benar-benar memenuhi kriteria yang ditetapkan. Transparansi sangat penting agar program ini tidak menimbulkan ketimpangan atau penyalahgunaan.
2. Edukasi dan Pengembangan UMKM
Penghapusan utang seharusnya tidak membuat pengusaha UMKM menjadi bergantung atau menyerah. Sebaliknya, program ini harus menjadi momentum untuk mendidik mereka agar tetap tangguh dan berkembang. Pemerintah harus menyediakan program pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan agar UMKM mampu mengelola usaha mereka secara sehat dan mandiri.
3. Penyediaan Modal Baru
Tantangan besar lainnya adalah bagaimana UMKM yang telah utangnya dihapus dapat memperoleh modal baru untuk melanjutkan usaha. Apakah bantuan modal ini akan tetap bersumber dari bank BUMN, atau ada mekanisme lain yang lebih inklusif? Pemerintah juga harus memperhatikan hak pengusaha UMKM baru agar mereka tidak terabaikan dalam kebijakan ini.
4. Kajian Mendalam dan Konsistensi Konstitusional
Pelaksanaan program ini harus sesuai dengan prinsip ekonomi Pancasila yang menjunjung keadilan sosial. Pemerintah perlu melakukan kajian menyeluruh mengenai dampak jangka panjang dari penghapusan utang, termasuk potensi risiko terhadap keberlanjutan perbankan BUMN dan ekonomi nasional secara umum.
Program penghapusan utang UMKM adalah langkah strategis untuk membantu pelaku usaha kecil menghadapi tantangan ekonomi. Namun, tanpa perencanaan dan pelaksanaan yang matang, program ini dapat menimbulkan masalah baru. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan menjalankan kebijakan ini dengan cermat dan berlandaskan prinsip keadilan sosial demi mendorong kebangkitan ekonomi masyarakat.
Baca berita menarik lainnya di JurnalLugas.com.
