JurnalLugas.Com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berharap Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, dapat segera bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto sebelum partai tersebut melaksanakan kongres pada April 2025.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan, Said Abdullah, yang menyebutkan bahwa pertemuan ini penting mengingat rencana mengundang Prabowo sebagai tamu kehormatan dalam kongres tersebut.
Said Abdullah menegaskan, hubungan baik antara Megawati dan Prabowo tetap terjaga sebagaimana yang telah diungkapkan dalam pidato Megawati pada Hari Ulang Tahun ke-52 PDI Perjuangan. Pernyataan ini juga diperkuat oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani, yang menilai hubungan keduanya sangat harmonis.
Hubungan Baik Bukan Barter Hukum
Said Abdullah mengklarifikasi bahwa hubungan erat antara Megawati dan Prabowo tidak boleh disalahartikan sebagai upaya barter terkait kasus hukum yang menjerat Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. Ia menegaskan, Megawati selalu menempatkan hukum sebagai panglima dan tidak pernah memperdagangkan prinsip hukum untuk kepentingan politik.
“Letakkan hukum dalam koridor hukum. Pernyataan Bu Mega semata-mata adalah harapan agar Presiden Prabowo sebagai pemimpin nasional dapat mendorong pembangunan hukum yang kokoh di Indonesia,” ujar Said.
Dampak Positif Pertemuan bagi Politik Nasional
Said juga menambahkan bahwa pertemuan antara Megawati dan Prabowo dapat menjadi momentum penting bagi stabilitas politik nasional. Ia berharap, dialog keduanya akan membahas isu-isu strategis seperti pembangunan hukum, geopolitik global, hingga persoalan pangan dan energi yang menjadi tantangan besar bangsa.
“Jika pertemuan ini terlaksana, saya yakin Bu Mega akan menyampaikan pandangannya tentang jalan menuju cita-cita Indonesia Raya serta pentingnya mematuhi konstitusi,” tuturnya.
Posisi PDIP dalam Pemerintahan Prabowo
PDIP, menurut Said, akan tetap berada di luar pemerintahan namun menjadi sahabat konstruktif bagi kabinet Prabowo. Hal ini sejalan dengan arahan Megawati yang menekankan bahwa sistem politik Indonesia tidak mengenal oposisi secara mutlak.
“Posisi ini memungkinkan kami menjadi sahabat yang tulus tanpa kepentingan politik transaksional. Persahabatan tanpa konsesi,” tambahnya.
Pertemuan Megawati dan Prabowo diharapkan menjadi simbol harmoni dan kerja sama demi kemajuan bangsa. Sebagai pemimpin berpengaruh, keduanya memiliki peran besar dalam menciptakan stabilitas politik dan memperkuat fondasi hukum di Indonesia.
Baca berita politik terbaru lainnya di JurnalLugas.Com.
