JurnalLugas.Com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memastikan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto telah mendapatkan dukungan penuh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Efisiensi Anggaran Jadi Kunci Keberhasilan Program MBG
Dalam sidang kabinet tertutup pada Rabu, 22 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa negara memiliki kemampuan untuk membiayai program MBG melalui efisiensi anggaran. Meskipun Kepala BGN tidak membeberkan detail teknis alokasi anggaran, ia menegaskan bahwa efisiensi ini memungkinkan pemerintah untuk mengakomodasi program dengan skala besar tanpa melibatkan dana dari CSR BUMN ataupun hibah asing.
“CSR digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung Badan Gizi, bukan untuk pembiayaan MBG. Semua anggaran berasal dari APBN,” jelas Dadan. Pernyataan ini menegaskan bahwa program ini sepenuhnya murni dibiayai oleh negara, tanpa campur tangan pihak asing.
Target dan Alokasi Anggaran Program MBG
Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp71 triliun untuk pelaksanaan program MBG selama periode Januari hingga April 2025. Dana ini ditujukan untuk 3 juta penerima manfaat. Jumlah penerima manfaat akan terus ditingkatkan menjadi:
- 6 juta orang pada periode April-Agustus 2025,
- 15-17 juta orang pada Agustus-September 2025,
- Hingga 82,9 juta orang pada akhir 2025.
Peningkatan jumlah penerima ini tentunya membutuhkan penyesuaian anggaran. Pemerintah memperkirakan tambahan anggaran sebesar Rp100 triliun untuk mengejar target hingga September 2025. Selain itu, untuk periode Januari-Desember 2026, anggaran MBG diproyeksikan mencapai Rp400 triliun seiring dengan meningkatnya jumlah penerima manfaat.
Makan Bergizi Gratis, Komitmen Negara untuk Rakyat
Dadan juga menegaskan bahwa program ini murni merupakan upaya pemerintah untuk memberikan layanan terbaik bagi rakyat. Bantuan dari negara-negara mitra hanya terbatas pada pelatihan dan pendampingan teknis, tanpa kontribusi dana langsung.
“Tidak ada makan bergizi gratis dari negara asing. Ini murni dari Pemerintah Indonesia untuk rakyatnya,” tegas Dadan.
Program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat menjadi langkah strategis untuk mengatasi masalah gizi buruk di Indonesia, sekaligus membangun generasi penerus bangsa yang lebih sehat dan berkualitas.
Untuk informasi lebih lanjut seputar kebijakan gizi nasional, kunjungi JurnalLugas.Com.
