JurnalLugas.Com – Anggota Komisi II DPR RI, Mohammad Toha, mengungkapkan bahwa hari ini pihaknya mengundang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk memberikan penjelasan terkait rencana pengunduran jadwal pelantikan kepala daerah yang sebelumnya dijadwalkan pada 18-20 Februari 2025.
Menurut Toha, pengunduran tersebut dianggap melanggar aturan karena Komisi II DPR RI tidak dilibatkan dalam penentuan jadwal pelantikan tersebut.
Penundaan Pelantikan Kepala Daerah Dinilai Melanggar Aturan
Toha menegaskan bahwa segala keputusan terkait pemilihan umum, termasuk pelantikan kepala daerah, seharusnya melibatkan Komisi II DPR RI sebagai mitra kerja pemerintah. Ia menambahkan bahwa pengunduran jadwal tersebut tidak sejalan dengan kesepakatan yang tercapai dalam rapat antara Komisi II, pemerintah, dan penyelenggara pemilu yang sebelumnya disepakati.
Dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) pada 22 Februari 2025, telah disimpulkan bahwa pelantikan untuk 296 kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024 yang tidak terlibat sengketa akan dilaksanakan pada 6 Februari 2025 di Ibu Kota Negara oleh Presiden.
Kesimpulan tersebut mengabaikan Putusan MK No.27/PUU-XXII/2024 yang mengatur pelantikan kepala daerah hanya dapat dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menyelesaikan sengketa hasil pilkada yang masih bergulir.
Pentingnya Kepatuhan terhadap Putusan MK
Sebelum RDPU digelar, Toha dan Komisi II telah menekankan pentingnya mematuhi Putusan MK terkait pelaksanaan pilkada. Meskipun Putusan MK bersifat sebagai open legal policy, yang memberi ruang bagi DPR untuk melakukan konstitusional engineering, namun semua keputusan harus tetap berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku.
Perubahan Jadwal Pelantikan oleh Kemendagri
Namun, rencana pengunduran jadwal pelantikan oleh Kemendagri, yang diubah menjadi 18-20 Februari, dinilai sepihak dan tanpa koordinasi dengan Komisi II DPR RI. Toha menilai perubahan tersebut sebagai sebuah pelanggaran terhadap prosedur yang sudah disepakati bersama dan tidak sesuai dengan aturan yang ada.
Pemerintah, melalui Kemendagri, seharusnya membahas terlebih dahulu perubahan jadwal tersebut dengan Komisi II untuk memastikan bahwa keputusan tersebut dapat diterima oleh semua pihak terkait.
Tantangan dan Solusi untuk Pelantikan Kepala Daerah
Toha juga menyebutkan bahwa dalam konteks pelantikan kepala daerah yang akan datang, ada beberapa daerah yang masih berhadapan dengan sengketa hasil pilkada. Dalam hal ini, MK berencana membacakan putusan dismissal untuk 310 sengketa Pilkada Serentak 2024 pada 4 dan 5 Februari 2025.
Untuk daerah yang akan menjalani pemilihan ulang (PSU), Toha mengusulkan agar pelantikan dilakukan secara serentak pada tahap kedua. Hal ini bertujuan untuk menjaga keserentakan Pilkada Nasional yang telah direncanakan sejak 2015, dengan menghindari terjadinya kekacauan dalam pelaksanaan pilkada di masa mendatang, khususnya pada Pilkada 2029.
DPR RI, melalui Komisi II, berharap agar semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pilkada dapat bekerja sama dan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan, demi menjaga kredibilitas dan keadilan dalam proses demokrasi. Komisi II berkomitmen untuk terus mengawal agar pelaksanaan pelantikan kepala daerah sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai perkembangan Pilkada dan kebijakan terkait, kunjungi JurnalLugas.Com.
