JurnalLugas.Com – Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, mengajukan pemangkasan anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2025. Dengan adanya penyesuaian tersebut, total alokasi anggaran Kemenkeu berkurang menjadi Rp44,20 triliun dari pagu awal sebesar Rp53,19 triliun.
Usulan efisiensi tersebut disampaikan Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta pada Kamis, 13 Februari 2025. “Kami mengajukan persetujuan dari Komisi XI terkait penyesuaian pagu anggaran Kemenkeu 2025, dari semula Rp53,19 triliun menjadi Rp44,20 triliun setelah dilakukan efisiensi sebesar Rp8,99 triliun,” ujar Sri Mulyani.
Rincian Efisiensi Anggaran Kemenkeu 2025
Pemangkasan anggaran tersebut mencakup beberapa program dan pos belanja, sebagai bagian dari strategi efisiensi untuk memastikan APBN tetap sehat dan efektif. Berikut ini rincian pengurangan alokasi anggaran di beberapa program utama:
- Program Kebijakan Fiskal
- Sebelum efisiensi: Rp59,19 miliar.
- Setelah efisiensi: Rp11,84 miliar.
- Pemangkasan: Rp47,35 miliar.
- Program Pengelolaan Penerimaan Negara
- Sebelum efisiensi: Rp2,39 triliun.
- Setelah efisiensi: Rp1,67 triliun.
- Pemangkasan: Rp716,02 miliar.
- Program Pengelolaan Belanja Negara
- Sebelum efisiensi: Rp45,45 miliar.
- Setelah efisiensi: Rp8,27 miliar.
- Pemangkasan: Rp37,18 miliar.
- Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko
- Sebelum efisiensi: Rp238,14 miliar.
- Setelah efisiensi: Rp100,36 miliar.
- Pemangkasan: Rp137,78 miliar.
- Program Dukungan Manajemen
- Sebelum efisiensi: Rp50,47 triliun.
- Setelah efisiensi: Rp42,41 triliun.
- Pemangkasan: Rp8,05 triliun.
Fokus Efisiensi pada Belanja Barang dan Modal
Sri Mulyani menegaskan, pemangkasan anggaran ini dilakukan tanpa mengganggu alokasi belanja gaji pegawai. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur tentang perlindungan belanja pegawai. Efisiensi difokuskan pada belanja barang dan belanja modal yang dinilai masih dapat dioptimalkan.
Beberapa contoh pemangkasan belanja barang mencakup pengurangan pada berbagai pos, antara lain:
- Alat Tulis Kantor (ATK): dari Rp213 miliar menjadi Rp42,2 miliar.
- Kegiatan Seremonial: dari Rp7,8 miliar menjadi Rp3,32 miliar.
- Rapat, Seminar, dan Pertemuan: dari Rp289,5 miliar menjadi Rp58,2 miliar.
- Diklat dan Bimtek: dari Rp24,7 miliar menjadi Rp4 miliar (alih metode menjadi daring).
- Kajian dan Analisis: dari Rp18,9 miliar menjadi Rp5,07 miliar.
- Honor Kegiatan dan Jasa Profesi: dari Rp170,9 miliar menjadi Rp58 miliar.
- Percetakan dan Suvenir: dari Rp97,39 miliar menjadi Rp6,63 miliar.
- Perjalanan Dinas: dari Rp1,53 triliun menjadi Rp709,7 miliar.
Prioritas Tetap pada Program Utama dan Teknologi
Walaupun melakukan efisiensi besar-besaran, Kemenkeu memastikan bahwa program-program strategis yang berhubungan langsung dengan tugas utama, seperti pengelolaan penerimaan negara, tetap mendapat dukungan anggaran yang memadai. Selain itu, pengembangan teknologi informasi (IT) serta proyek konstruksi gedung tetap berjalan sesuai rencana, meski dilakukan dengan pengawasan yang lebih ketat dan efisien.
Persetujuan DPR RI
Komisi XI DPR RI menyetujui usulan efisiensi anggaran Kemenkeu ini. Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan urgensi pengelolaan APBN yang lebih efisien dan transparan guna menghadapi tantangan perekonomian nasional pada tahun 2025.
Langkah efisiensi ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran negara, sekaligus mengoptimalkan kinerja Kemenkeu dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Informasi selengkapnya bisa diakses melalui JurnalLugas.Com.
