JurnalLugas.Com – Presiden Prabowo Subianto menerima laporan lengkap dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengenai pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, proyeksi fiskal tahun 2025, serta penyusunan Rancangan APBN 2026, dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan RI, Selasa 22 Juli 2025.
Dalam keterangannya kepada pers usai pertemuan, Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan bahwa laporan pelaksanaan APBN 2024 tengah dibahas bersama Badan Anggaran DPR RI, dengan harapan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Rencana Undang-Undang tentang pelaporan dan pelaksanaan APBN 2024 sedang kami bahas dengan Badan Anggaran. Harapannya, laporan keuangan pemerintah pusat kembali memperoleh WTP seperti tahun-tahun sebelumnya,” ujar Sri Mulyani.
Defisit APBN 2025 Diproyeksikan 2,78 Persen PDB
Sri Mulyani juga memaparkan outlook fiskal tahun 2025 kepada Presiden Prabowo. Ia menyampaikan bahwa defisit APBN diperkirakan berada pada angka 2,78 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), yang menurutnya mencerminkan keseimbangan antara pendapatan dan kebutuhan belanja negara.
“Saya juga melaporkan kepada Bapak Presiden terkait pembahasan APBN 2025 yang kini berlangsung di DPR, khususnya setelah laporan semester. Sejumlah program pemerintah menunjukkan kemajuan yang signifikan,” jelasnya.
RAPBN 2026 Fokus pada Program Prioritas Presiden
Dalam kesempatan yang sama, Menkeu turut menyampaikan progres penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN 2026. Rencana anggaran ini dijadwalkan akan disampaikan oleh Presiden Prabowo kepada DPR pada 15 Agustus 2025 mendatang.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa RAPBN 2026 dirancang dengan memasukkan program-program unggulan Presiden Prabowo, seperti:
- Makan Bergizi Gratis (MBG)
- Sekolah Rakyat (SR)
- Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
- Ketahanan pangan nasional
Selain itu, alokasi anggaran juga akan diarahkan pada sektor pendidikan, termasuk:
- Perbaikan sekolah dasar dan menengah (Dikdasmen)
- Modernisasi madrasah
- Digitalisasi pendidikan
- Dukungan untuk pendidikan tinggi, sains, dan teknologi (Kemendiktisaintek)
“Program pendidikan menjadi salah satu perhatian utama RAPBN. Kami ingin memastikan akses, kualitas, dan infrastruktur pendidikan merata di seluruh Indonesia,” sambung Sri Mulyani.
Presiden Prabowo Tekankan Deregulasi dan Belanja Tepat Sasaran
Presiden Prabowo Subianto dalam rapat tersebut juga memberikan arahan strategis kepada para menteri terkait. Ia menekankan pentingnya deregulasi kebijakan dan memastikan belanja negara difokuskan pada program-program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
“Arahan Bapak Presiden sangat jelas. Reformasi di sisi penerimaan negara harus terus dilanjutkan agar pendapatan negara meningkat. Di sisi lain, belanja negara harus difokuskan pada program prioritas,” ujar Sri Mulyani yang didampingi Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Thomas Djiwandono.
Hadirnya Sejumlah Menteri Kunci
Rapat terbatas ini dihadiri pula oleh sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain:
- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
- Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi
- Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya
Rapat membahas APBN ini digelar sesaat setelah Presiden Prabowo memimpin rapat terbatas mengenai optimalisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Dengan penguatan koordinasi lintas kementerian dan fokus pada program-program prioritas nasional, pemerintah menargetkan pelaksanaan APBN ke depan berjalan lebih efisien, transparan, dan berdaya ungkit tinggi bagi pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.
Baca berita selengkapnya di JurnalLugas.Com.
