JurnalLugas.Com – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, merespons instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang meminta kepala daerah yang diusung PDIP untuk tidak mengikuti acara retreat di Magelang, Jawa Tengah.
Menurut Dasco, urusan tersebut sebaiknya diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebagai pihak penyelenggara.
“Itu biar urusan Pak Mendagri lah. Ya, kan Pak Mendagri yang bikin acara,” ujar Dasco, Jumat, 21 Februari 2025.
Meskipun demikian, Dasco enggan memberikan komentar lebih lanjut terkait instruksi Megawati yang dikeluarkan pada Kamis, 20 Februari 2025.
Instruksi Megawati Soekarnoputri
Sebelumnya, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi kepada para kepala daerah yang diusung partainya agar tidak mengikuti kegiatan pembekalan atau retret yang dijadwalkan berlangsung pada 21–28 Februari 2025 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.
Instruksi ini disampaikan melalui surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani langsung oleh Megawati Soekarnoputri pada Kamis, 20 Februari 2025. Dalam surat tersebut, Megawati meminta kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan mereka ke Magelang.
“Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” demikian isi instruksi dalam surat tersebut.
Tanggapan Publik
Instruksi ini menimbulkan berbagai spekulasi terkait hubungan antara PDIP dan pemerintah pusat, terutama dalam konteks pengelolaan pemerintahan daerah dan koordinasi antarinstansi.
Sementara itu, pihak penyelenggara, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, belum memberikan pernyataan resmi mengenai respons mereka terhadap keputusan tersebut.
Perkembangan terkait kebijakan ini masih akan terus dipantau, mengingat keterlibatan kepala daerah dalam acara resmi sering kali menjadi bagian dari koordinasi dan pembinaan oleh pemerintah pusat.
Untuk berita terbaru dan analisis mendalam seputar politik Indonesia, kunjungi Jurnal Lugas.
