JurnalLugas.Com – Sebanyak 456 kepala daerah mengikuti retreat yang diselenggarakan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan program-program pusat dengan daerah serta memperkuat sinergi antar kepala daerah di seluruh Indonesia.
Kehadiran dan Dispensasi Khusus
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengungkapkan bahwa total kepala daerah yang diundang sebanyak 503 orang. Namun, yang hadir hanya 456 kepala daerah, sementara 47 lainnya belum tiba di lokasi. Beberapa di antaranya mengalami keterlambatan dalam kedatangan.
“Dari jumlah yang hadir, sebanyak 19 kepala daerah diberikan tanda gelang merah karena kondisi fisik yang memerlukan perhatian khusus, seperti pascaoperasi atau penyakit serius. Namun, mereka tetap bersemangat untuk mengikuti kegiatan ini,” ujar Bima Arya pada Jumat, 21 Februari 2025.
Kepala daerah yang mendapat tanda gelang merah tetap diperbolehkan mengikuti kegiatan retreat dengan berbagai dispensasi agar tetap bisa berpartisipasi tanpa membahayakan kondisi kesehatan mereka.
Kepala Daerah yang Tidak Hadir
Dari 47 kepala daerah yang belum hadir, enam di antaranya telah menyampaikan surat izin resmi karena alasan kesehatan. Bima Arya menyatakan bahwa ketidakhadiran mereka bisa dimaklumi, tetapi tetap diperlukan perwakilan dari daerah masing-masing agar informasi yang disampaikan dalam retreat tetap tersalurkan dengan baik.
“Karena kegiatan ini sangat penting dalam memastikan sinkronisasi program pusat dan daerah, maka kepala daerah yang tidak bisa hadir harus mengirimkan wakilnya. Ini agar materi yang diberikan dapat diteruskan kepada stakeholder di daerah masing-masing,” tambahnya.
Tujuan dan Manfaat Retreat
Retreat ini tidak hanya bertujuan untuk memahami dan menyelaraskan program pusat dan daerah, tetapi juga memberikan kesempatan bagi kepala daerah untuk saling mengenal satu sama lain. Dengan demikian, kolaborasi antar daerah dapat terjalin lebih erat, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap pembangunan di berbagai wilayah.
“Kami masih menunggu konfirmasi dari kepala daerah yang belum memberikan kabar mengenai kehadiran mereka. Jika ada keterlambatan, kami akan tetap memberikan kesempatan bagi mereka untuk bergabung atau mengirimkan wakilnya,” tutup Bima Arya.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai kebijakan daerah dan sinergi program pusat serta daerah, kunjungi Jurnal Lugas.
