Kemendagri Dalami Kades Kohod Kasus SHGB Pagar Laut Tangerang

JurnalLugas.Com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan akan menyelidiki dugaan keterlibatan Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin, dalam penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) terkait pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti permasalahan ini jika ditemukan adanya pelanggaran sumpah jabatan.

Bacaan Lainnya

“Ya, Kemendagri pasti akan mendalami dan menindaklanjuti itu apabila ada sumpah jabatan yang dilanggar,” ujar Bima pada Kamis, 30 Januari 2025.

Kasus Pagar Laut yang Viral

Kasus ini mencuat setelah sebuah video berdurasi satu menit beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut, Kades Kohod terlihat berada di lokasi pemasangan pagar laut serta diduga memberikan arahan kepada para pekerja yang sedang memasang pagar bambu di perairan Tangerang.

Baca Juga  Wamendagri Bima Arya Pemda Wujudkan Birokrasi Bersih Melayani Bukan Dilayani

Video ini menimbulkan spekulasi mengenai keterlibatan Arsin dalam proyek tersebut, mengingat adanya indikasi bahwa proses pemagaran laut tersebut berkaitan dengan penerbitan SHGB.

Namun, Arsin dengan tegas membantah tudingan tersebut. Ia mengklarifikasi bahwa kehadirannya di lokasi bukan dalam kapasitas memberikan arahan, melainkan hanya meninjau setelah mendapat laporan dari warga setempat.

“Itu saya bantah langsung. Bagaimana saya mau mengarahkan? Orang saya kenal juga tidak. Saya ke sana hanya untuk memastikan karena ada RT/RW saya yang melaporkan keberadaan pagar,” ujar Arsin pada Senin, 20 Januari 2025.

Tindak Lanjut dari Pihak Berwenang

Kemendagri membuka kemungkinan untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dalam mengusut tuntas kasus ini. Selain itu, Bima Arya juga mempersilakan aparat penegak hukum untuk mengambil langkah lebih lanjut jika ditemukan bukti yang cukup atas dugaan keterlibatan kepala desa dalam pemagaran laut ini.

Baca Juga  Geramnya Presiden Prabowo Kepada Koruptor Minta Penegakan Hukum Tegas

Kasus pagar laut ini menjadi perhatian publik, terutama terkait dampaknya terhadap akses nelayan dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, investigasi yang transparan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta mencegah praktik serupa di masa depan.

Untuk perkembangan lebih lanjut mengenai kasus ini, baca berita selengkapnya di JurnalLugas.com.

Tombol Google News - JurnalLugas

Pos terkait