JurnalLugas.Com – Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menegaskan dukungannya terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas kasus korupsi, terutama dalam dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018–2023.
“Kami sepenuhnya mendukung tekad Presiden Prabowo memerangi korupsi, apalagi kasus Pertamina ini tidak hanya diduga merugikan keuangan negara tetapi juga masyarakat secara umum, jika terbukti bahwa selama ini masyarakat membeli bahan bakar minyak oplosan,” ujar Eddy pada Minggu, 2 Maret 2025.
Komitmen Presiden Prabowo dalam Pemberantasan Korupsi
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan pembersihan menyeluruh dan memastikan proses hukum berjalan tanpa hambatan dalam mengungkap dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Pertamina.
“Lagi diurus itu semua ya. Lagi diurus semua. Oke! Kami akan bersihkan! Kami akan tegakkan hukum. Kami akan membela kepentingan rakyat,” tegas Prabowo di Jakarta, Rabu (26/2).
Menurut Eddy Soeparno, pernyataan Presiden ini adalah angin segar dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Ia optimistis bahwa Prabowo akan benar-benar memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya.
Pengawasan Ketat dan Reformasi Tata Kelola BBM
Eddy Soeparno juga menekankan bahwa selama 15 tahun terakhir, Prabowo selalu menjadikan pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama dalam setiap program dan visi-misinya. Oleh karena itu, ia tidak heran jika Prabowo terus menghimbau pejabat publik agar menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
“Dengan perhatian dan pengawasan yang begitu ketat dari Presiden, kami optimistis segenap BUMN dan lembaga negara lainnya akan memperkuat sistem pengawasan internal untuk mencegah musibah serupa di masa mendatang,” kata Eddy.
Lebih lanjut, Eddy mengusulkan agar kasus dugaan korupsi di Pertamina ini menjadi momentum penting untuk mereformasi tata kelola produksi dan distribusi BBM. Menurutnya, dugaan korupsi ini tidak hanya terkait dengan produk impor, tetapi juga menyangkut produk BBM yang mendapat subsidi dari pemerintah.
“Kasus ini juga menjadi momentum penting untuk mengevaluasi dan memperkuat tata kelola produksi, pengolahan, serta distribusi BBM, termasuk payung hukum yang mengatur hak masyarakat dalam mengakses BBM bersubsidi,” tegasnya.
Dukungan terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi di sektor energi, khususnya Pertamina, menjadi langkah strategis dalam membangun tata kelola yang transparan dan akuntabel. Dengan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan kasus serupa tidak terulang di masa depan, serta kesejahteraan rakyat tetap terjaga.
Baca berita selengkapnya di: JurnalLugas.Com
