JurnalLugas.Com – Pemerintah pusat akan melakukan verifikasi langsung terhadap kesiapan keuangan daerah dalam membiayai Pemilihan Suara Ulang (PSU) yang direncanakan berlangsung di 24 kabupaten/kota.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa evaluasi ini bertujuan memastikan daerah memiliki anggaran yang cukup dan tidak membebani keuangan negara secara berlebihan.
Verifikasi Langsung APBD Daerah
Bima Arya menyatakan bahwa beberapa daerah telah menyatakan kesiapannya untuk mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna membiayai PSU. Namun, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tetap akan melakukan verifikasi secara menyeluruh guna memastikan anggaran yang tersedia cukup dan sesuai ketentuan.
“Kami berkoordinasi dengan 24 kabupaten/kota terkait kesiapan anggaran. Beberapa daerah sudah mengonfirmasi kesiapannya, tetapi masih ada yang belum memberikan kepastian terkait pendanaan,” ujar Bima Arya.
Untuk memastikan keakuratan data, Kemendagri menggelar pertemuan virtual dengan pemerintah daerah dan akan melakukan kunjungan langsung ke setiap wilayah guna meneliti dan menganalisis APBD mereka. Jika ada daerah yang mengklaim tidak mampu membiayai PSU, pemerintah akan mengevaluasi klaim tersebut secara mendetail.
Evaluasi Alokasi Anggaran Daerah
Selain memverifikasi kesiapan keuangan, Kemendagri juga akan mengaudit komposisi anggaran agar tidak terjadi pemborosan atau pengalokasian dana untuk kegiatan yang kurang prioritas.
“Anggaran harus dialokasikan secara efisien. Jangan sampai ada pengeluaran untuk kegiatan yang sebenarnya bisa dikurangi atau dioptimalkan,” jelas Bima Arya.
Jika suatu daerah benar-benar tidak mampu membiayai PSU, maka tanggung jawab pembiayaan akan dialihkan ke tingkat provinsi. Jika provinsi juga mengalami kendala, Kemendagri akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mencari solusi pendanaan.
Skema Pembiayaan PSU: APBD dan APBN
Bima Arya menegaskan bahwa pembiayaan PSU tidak sepenuhnya akan ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah akan menerapkan skema pembagian tanggung jawab antara APBD kabupaten/kota, provinsi, dan APBN.
“Kemungkinan besar APBN tidak akan menanggung 100 persen biaya PSU. Akan ada porsi yang ditanggung oleh APBD kabupaten/kota dan provinsi, sedangkan sisanya ditutup oleh APBN,” katanya.
Komitmen Pemerintah untuk Suksesnya PSU
Kemendagri berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna memastikan PSU berjalan dengan lancar dan sesuai rencana.
“Kami akan terus mengawal jalannya PSU, baik yang dilakukan secara menyeluruh maupun sebagian, agar dapat berlangsung dengan baik,” tutup Bima Arya.
Untuk berita dan informasi terkini lainnya, kunjungi JurnalLugas.Com.
