JurnalLugas.Com – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menegaskan bahwa kembalinya sistem militerisme seperti pada era Orde Baru sangat tidak mungkin terjadi dalam pemerintahan saat ini.
Pemerintahan Sipil sebagai Jaminan Demokrasi
Menurut Pigai, pemerintahan saat ini merupakan pemerintahan sipil yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia menekankan bahwa Prabowo membangun karier politiknya dengan mendirikan partai politik yang kemudian meraih suara signifikan dalam Pemilu 2024 melalui proses demokrasi yang transparan.
“Kenapa tidak mungkin? Karena pemerintah sekarang adalah pemerintah sipil,” ujar Pigai pada Selasa, 11 Maret 2025.
Pigai juga menyoroti bahwa Presiden Prabowo terpilih secara demokratis melalui mekanisme pemilihan umum yang melibatkan hak memilih (right to vote) dan hak untuk dipilih sebagai bagian dari pemerintahan (right to take a part of government).
Keterlibatan Aktivis dalam Kabinet Merah Putih
Lebih lanjut, Pigai mengungkapkan bahwa sekitar 30 persen dari jajaran Kabinet Merah Putih diisi oleh aktivis organisasi kemasyarakatan sipil yang telah lama berjuang dalam membangun demokrasi, HAM, dan reformasi di Indonesia. Keberadaan mereka dalam kabinet menjadi indikator kuat bahwa pemerintahan saat ini tetap berkomitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi.
Misi Astacita: Demokrasi dan HAM sebagai Prioritas
Pemerintahan Presiden Prabowo juga mengusung misi Astacita yang menempatkan demokrasi dan hak asasi manusia sebagai pilar utama. Dari 17 program prioritas pemerintah, seluruhnya mengandung nilai-nilai HAM, termasuk kebebasan berekspresi dan kebebasan pers.
“Program-program prioritas pemerintah yang berjumlah 17, nilainya adalah nilai-nilai hak asasi manusia, termasuk kebebasan ekspresi, kebebasan pers,” jelas Pigai.
Militerisme dan Otoritarianisme Tidak Mungkin Bangkit Kembali
Sebagai bentuk komitmen terhadap demokrasi, pemerintah juga menghadirkan Kementerian HAM yang menjadi salah satu dari empat kementerian serupa di dunia. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa sistem militerisme dan otoritarianisme tidak akan kembali terjadi di Indonesia.
“Salah satu wujud nyata menghadirkan iklim demokrasi dan HAM bangsa ini adalah menghadirkan Kementerian HAM. Indonesia adalah satu dari empat negara di dunia yang punya Kementerian Hak Asasi Manusia,” tutupnya.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai hak asasi manusia dan demokrasi di Indonesia, kunjungi JurnalLugas.Com.
