JurnalLugas.Com – Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI) secara tegas menolak seruan sejumlah purnawirawan jenderal TNI yang menginginkan pergantian wakil presiden hasil pemilu. PSI menilai desakan tersebut berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi yang sah dan konstitusional.
Menurut Wakil Ketua Umum DPP PSI, Andy Budiman, tuntutan mengganti wakil presiden yang telah dipilih melalui pemilihan umum adalah bentuk pengingkaran terhadap kedaulatan rakyat.
“Mandat rakyat, melalui pemilu yang sah, harus dihormati hingga masa jabatan berakhir. Tuntutan tersebut mengabaikan lebih dari 96 juta suara yang diberikan untuk pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024,” ujar Andy dalam keterangannya, Sabtu (20/4).
Ia mengingatkan bahwa permintaan semacam itu akan menjadi preseden buruk dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Menurutnya, tidak boleh ada pihak yang menekan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hanya berdasarkan ketidaksukaan terhadap sosok pemimpin.
“MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara seperti era Orde Baru. Kita harus menjunjung sistem demokrasi yang menjadikan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi melalui pemilu,” tegasnya.
Lebih lanjut, Andy menilai manuver tersebut hanya menimbulkan kegaduhan dan mengganggu ketenteraman masyarakat yang saat ini sedang menanti kerja nyata pemerintahan baru.
“Perbedaan politik adalah hal wajar, namun seharusnya diselesaikan melalui mekanisme demokratis. Sebagai purnawirawan, mereka seharusnya menjadi teladan dalam menghormati keputusan rakyat,” pungkas Andy.
Desakan yang datang dari sebagian tokoh militer tersebut dinilai PSI sebagai bentuk manuver politik jangka pendek yang tak berdasar. PSI menegaskan bahwa masa depan demokrasi Indonesia tidak boleh dikorbankan oleh kepentingan kelompok tertentu.
Baca berita selengkapnya hanya di JurnalLugas.com
