JurnalLugas.Com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memastikan aset-aset negara tidak hilang atau dikuasai pihak lain setelah masa konsesinya berakhir. Dalam Sidang Kabinet Paripurna yang berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (5/5/2025), Prabowo secara langsung menginstruksikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid agar meneliti secara menyeluruh hak guna usaha (HGU) dan hak guna bangunan (HGB) yang telah kedaluwarsa.
“Pak Nusron, nanti saudara teliti ya. Luar biasa kaya kita. Cek semua konsesi-konsesi HGU, HGB, yang sudah jatuh tempo, kembalikan ke negara,” ujar Presiden Prabowo dalam arahannya.
Presiden menyoroti pentingnya pengelolaan aset negara secara transparan dan akuntabel. Ia menyebut kekayaan negara tidak hanya tersembunyi dalam bentuk kas, tetapi juga terletak pada nilai properti yang sangat tinggi, seperti lahan-lahan strategis di kawasan Senayan dan Kemayoran, Jakarta.
“Senayan itu, kompleks GBK itu, nilainya saya diberi tahu pengusaha, 25 miliar dolar AS sepuluh tahun lalu. Sekarang mungkin sudah 30 miliar dolar AS,” ungkapnya.
Lebih jauh, Presiden optimistis bahwa jika seluruh aset yang masa guna lahannya telah berakhir dapat diidentifikasi dan dikembalikan ke negara, nilai total kekayaan negara bisa menembus 1 triliun dolar AS. Saat ini, berdasarkan data yang diterimanya, aset yang sudah tercatat berada pada angka 982 miliar dolar AS.
“Dengan tambahan nilai aset Senayan, kita bisa melewati angka 1 triliun dolar AS. Namun kenyataannya, banyak dari pejabat dan birokrat kita yang tidak sadar, bahkan menyembunyikan aset negara,” kata Prabowo.
Presiden juga mengingatkan bahwa aset negara rentan ‘menghilang’ seiring pergantian menteri atau presiden. Oleh karena itu, ia memerintahkan seluruh jajaran kementerian untuk secara aktif menelusuri dan mendata kembali aset-aset negara yang berada di bawah kewenangan mereka.
“Nanti sudah ganti tiga, empat kali menteri. Ganti tiga kali presiden bisa diapakan, banyak aset negara itu hilang tidak jelas,” tegasnya.
Langkah tegas ini menjadi bagian dari upaya besar pemerintahan Prabowo untuk menjaga kedaulatan ekonomi dan memastikan pengelolaan kekayaan negara yang berkelanjutan serta berpihak pada kepentingan rakyat.
Baca berita politik dan hukum terbaru lainnya hanya di JurnalLugas.com
