JurnalLugas.Com — Persoalan sampah kembali menjadi sorotan serius pemerintah pusat. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian besar terhadap krisis sampah yang hingga kini belum terselesaikan di berbagai daerah.
Dalam agenda Gerakan Pilah Sampah yang dirangkaikan dengan pencanangan HUT ke-499 Jakarta di kawasan Rasuna Said, Minggu 10 Mei 2026, Zulhas menilai persoalan sampah sudah menjadi masalah lama yang terus berulang tanpa penyelesaian konkret.
Menurutnya, Presiden merasa prihatin melihat kondisi lingkungan di sejumlah kota besar yang masih dipenuhi tumpukan sampah. Ia menegaskan bahwa negara yang ingin maju seharusnya mampu menyelesaikan persoalan dasar seperti pengelolaan limbah rumah tangga dan sampah perkotaan.
“Presiden menilai pengelolaan sampah bukan sekadar urusan kebersihan, tetapi menyangkut wajah bangsa dan kualitas hidup masyarakat,” ujar Zulhas dalam sambutannya.
Teknologi Ada, Perizinan Jadi Penghambat
Zulhas mengungkapkan Indonesia sebenarnya telah memiliki banyak pilihan teknologi modern untuk mengolah sampah menjadi energi maupun produk bernilai ekonomi. Namun implementasinya di lapangan dinilai berjalan lambat akibat proses birokrasi yang rumit.
Ia menyebut selama lebih dari satu dekade hanya sedikit proyek pengolahan sampah berbasis teknologi modern yang berhasil memperoleh izin operasional. Bahkan sebagian di antaranya tidak berjalan optimal.
Kondisi itu membuat pemerintah melakukan evaluasi besar terhadap sistem regulasi pengelolaan sampah nasional. Pemerintah pun menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 guna memangkas rantai perizinan yang dinilai terlalu panjang.
“Aturan baru dibuat agar proses pembangunan fasilitas pengolahan sampah tidak lagi berbelit dan bisa dipercepat,” kata Zulhas.
71 Kota Masuk Penanganan Prioritas
Pemerintah saat ini fokus menangani persoalan sampah di 71 kota yang tersebar dalam 22 kawasan aglomerasi. Sejumlah daerah bahkan sudah masuk kategori darurat sampah karena kapasitas tempat pembuangan akhir yang semakin kritis.
Beberapa wilayah yang menjadi perhatian utama antara lain kawasan Bantargebang, Tangerang Selatan, Bandung, hingga kota-kota padat penduduk lainnya yang mengalami lonjakan volume sampah setiap hari.
Zulhas memastikan pemerintah menargetkan penyelesaian persoalan sampah di daerah prioritas tersebut dapat dilakukan secara bertahap hingga 2028.
Selain pembangunan teknologi pengolahan, pemerintah juga menekankan pentingnya perubahan perilaku masyarakat melalui gerakan memilah sampah dari rumah. Edukasi publik dianggap menjadi fondasi utama agar volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir dapat ditekan.
Pemerintah berharap kolaborasi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan sektor swasta mampu mempercepat terciptanya sistem pengelolaan sampah yang modern dan berkelanjutan.
Kesadaran memilah sampah sejak dini dinilai bukan hanya berdampak pada kebersihan lingkungan, tetapi juga mampu menciptakan nilai ekonomi baru melalui daur ulang dan pengolahan limbah.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(Soefriyanto)
