JurnalLugas.Com — Wacana penataan ulang sistem politik nasional kembali menguat seiring dukungan dari parlemen terhadap gagasan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Salah satu suara yang secara terbuka menyatakan dukungan datang dari Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo, yang menilai sistem pemilu saat ini terlalu mahal dan sarat praktik transaksional.
Menurut Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan menegaskan perlunya pembenahan mendasar terhadap sistem politik Indonesia. Penataan tersebut diarahkan agar demokrasi tidak lagi didominasi oleh transaksi politik, melainkan lebih mengedepankan substansi dan kepentingan rakyat.
“Presiden secara konsisten menyampaikan bahwa sistem politik kita perlu ditata ulang agar tidak transaksional dan tidak brutal seperti sekarang,” ujar Bamsoet di Jakarta, Minggu (15/2/2026).
Pemilu Mahal Dinilai Jadi Akar Masalah Korupsi
Bamsoet menilai tingginya biaya pemilu memiliki korelasi langsung dengan maraknya praktik korupsi. Beban finansial yang besar, baik bagi peserta pemilu maupun penyelenggara, dinilai mendorong lahirnya politik uang serta penyalahgunaan kekuasaan pasca terpilih.
Ia menegaskan, upaya penataan ulang sistem politik bukanlah langkah di luar konstitusi. Justru, mekanisme tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan menjadi kewenangan legislatif bersama pemerintah.
“Penataan sistem politik itu diatur undang-undang. Nantinya akan dibahas di DPR bersama pemerintah, karena pemilu berbiaya tinggi terbukti menimbulkan banyak persoalan,” kata Bamsoet.
Prabowo Soroti Beban Anggaran Negara
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto secara tegas menyoroti mahalnya biaya pemilu yang dinilai membebani keuangan negara. Hal itu disampaikannya dalam sambutan peringatan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada 12 Desember 2025.
Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan bahwa demokrasi Indonesia perlu dievaluasi secara jujur dan terbuka. Ia menilai sistem pemilu yang ada saat ini terlalu mahal dan tidak efisien.
“Kita harus berani mengakui bahwa sistem demokrasi yang kita jalankan kemungkinan terlalu mahal,” ucap Prabowo saat itu.
Bandingkan dengan Negara Tetangga
Prabowo juga membandingkan sistem pemilu Indonesia dengan beberapa negara tetangga yang dinilai lebih efisien. Ia mencontohkan negara seperti Malaysia, Singapura, hingga India yang mampu menyelenggarakan pemilu dengan biaya lebih rendah melalui sistem yang terintegrasi.
Menurut Prabowo, efisiensi tersebut memungkinkan negara-negara tersebut menghemat anggaran tanpa mengorbankan kualitas demokrasi. Berbeda dengan Indonesia yang mengeluarkan dana sangat besar dalam setiap tahapan pemilu.
“Di beberapa negara, satu kali pemilihan sudah mencakup banyak jabatan. Efisien dan tidak menguras anggaran seperti yang kita alami,” tuturnya.
Dorongan Reformasi Politik Menguat
Dukungan dari DPR terhadap gagasan Presiden Prabowo menandakan adanya peluang reformasi sistem politik yang lebih luas. Penataan ulang sistem pemilu dinilai menjadi langkah strategis untuk menekan biaya politik, mengurangi korupsi, serta memperkuat kualitas demokrasi Indonesia ke depan.
Wacana ini diperkirakan akan menjadi salah satu agenda penting dalam pembahasan legislatif bersama pemerintah, seiring meningkatnya tuntutan publik terhadap sistem politik yang lebih bersih, efisien, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Baca berita politik dan kebijakan nasional lainnya di https://JurnalLugas.Com
