JurnalLugas.Com — Penasihat Khusus Presiden untuk Urusan Pertahanan Nasional, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, menegaskan bahwa kebijakan revisi mutasi perwira tinggi (pati) TNI yang dilakukan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto merupakan hal yang wajar dalam dinamika internal militer.
Menurut Dudung, praktik semacam itu bukan hal baru dan pernah terjadi pada masa kepemimpinan Panglima TNI sebelumnya.
“Lazim. Dulu zaman Pak Gatot, Pak Hadi juga ada yang begitu. Bahkan kemarin sempat ada kekeliruan penulisan, pati Angkatan Laut tertulis pindah ke Mabesad. Itu murni salah tulis,” ujar Dudung saat ditemui pada Senin malam (5/5).
Nama Gatot dan Hadi yang disebut Dudung mengacu pada dua mantan Panglima TNI: Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo dan Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto.
Sebelumnya, Panglima TNI telah menetapkan mutasi terhadap 237 perwira tinggi melalui Surat Keputusan tertanggal 29 April 2025. Salah satu nama yang masuk dalam daftar adalah Letjen TNI Kunto Arief Wibowo, yang semula menjabat sebagai Pangkogabwilhan I dan dimutasi menjadi Staf Khusus KSAD.
Namun, sehari setelah SK tersebut diterbitkan, Panglima TNI meralat kebijakan itu dengan menerbitkan SK baru bernomor Kep/554.a/IV/2025, yang mengembalikan Letjen Kunto ke jabatan semula sebagai Pangkogabwilhan I.
Langkah korektif ini memicu spekulasi publik. Isu yang beredar menyebut mutasi Letjen Kunto berkaitan dengan sikap sang ayah, Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno, yang diketahui ikut serta dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI—forum yang sebelumnya mengusulkan agar Wapres Gibran Rakabuming Raka diganti.
Forum itu diikuti oleh sejumlah tokoh senior TNI, di antaranya Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.
Menanggapi spekulasi tersebut, Dudung menegaskan bahwa tidak ada keterkaitan antara kebijakan mutasi terhadap Letjen Kunto dengan sikap politik Try Sutrisno.
“Menurut saya tidak ada hubungannya itu. Di TNI, hal seperti ini biasa terjadi. Bisa saja saat sidang Wanjakti muncul pertimbangan baru. Jadi, jangan dikait-kaitkan antara Pak Try dengan mutasi anaknya,” tegas Dudung.
Fenomena mutasi di tubuh TNI, lanjut Dudung, kerap terjadi secara dinamis dan mengikuti pertimbangan strategis internal institusi, bukan karena tekanan politik atau motif personal.
Baca berita selengkapnya dan update terkini lainnya di JurnalLugas.com
