JurnalLugas.Com – Pemerintah pusat melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, mengisyaratkan akan mengkaji secara serius usulan dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait program pembinaan siswa bermasalah di barak militer. Program ini dinilai bisa menjadi solusi alternatif dalam menangani kenakalan remaja selama tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum dan hak anak.
Hasan menegaskan, setiap kebijakan baru yang menyangkut generasi muda harus melalui pengkajian yang cermat. Ia menekankan bahwa program yang bersifat inisiatif seperti ini patut dibahas bersama oleh pemerintah pusat, selama tidak melanggar aturan serta mendapatkan persetujuan dari orang tua siswa yang bersangkutan.
“Selama tidak melanggar hal-hal yang prinsipil, tentu bisa dikaji. Pemerintah akan periksa dan diskusikan lebih lanjut terkait kebijakan semacam ini,” ujar Hasan saat ditemui pada Sabtu, 10 Mei 2025.
Lebih lanjut, Hasan mengimbau publik agar tidak terburu-buru menolak gagasan ini. Menurutnya, masyarakat sebaiknya bersikap terbuka dan melihat lebih dulu dampak dari program yang sudah mulai dijalankan di beberapa wilayah Jawa Barat.
“Jangan langsung antipati. Mari kita lihat bersama, kita kritisi bersama. Nanti bisa kita nilai apakah benar program ini efektif dalam mengurangi kenakalan dan pelanggaran siswa,” katanya.
Program Militerisasi Siswa Bermasalah Sudah Dimulai di Jawa Barat
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi diketahui telah menginisiasi program pembinaan karakter melalui pendekatan semi-militer sejak 2 Mei 2025. Pelajar yang terlibat dalam berbagai pelanggaran, seperti tawuran, merokok, hingga penyalahgunaan narkoba, dikirim ke markas TNI untuk mendapatkan pembinaan khusus.
Pembinaan tersebut dilakukan atas dasar izin dari orang tua dan berlangsung mulai dari dua minggu hingga enam bulan, tergantung tingkat pelanggaran yang dilakukan siswa. Program ini diterapkan di Resimen Armed 1/Sthira Yudha/1 Kostrad, Kabupaten Purwakarta.
Saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi program pada Sabtu (3/5), Dedi Mulyadi menyatakan bahwa hasil awal menunjukkan peningkatan signifikan dalam kedisiplinan pelajar.
“Program ini memberikan dampak positif dalam membentuk kedisiplinan siswa. Banyak dari mereka yang mulai menunjukkan perubahan perilaku,” ujar Dedi.
Ia juga mengungkapkan bahwa peserta program berasal dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Barat, dan pihaknya merencanakan perluasan program ke tingkat SMA. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan program ini akan menyasar remaja lainnya yang telah terdeteksi melakukan pelanggaran norma sosial dan kedisiplinan.
Menuju Evaluasi Nasional
Kini, wacana tersebut sedang berada di meja kajian pemerintah pusat. Dukungan publik dan hasil evaluasi dari program percontohan di Jawa Barat akan menjadi faktor penting dalam menentukan apakah model pembinaan ini bisa diterapkan secara nasional.
Jika terbukti efektif tanpa menyalahi hak-hak dasar anak, pendekatan ini bisa menjadi alternatif pembinaan karakter di luar jalur konvensional pendidikan formal.
Untuk informasi dan berita terkini lainnya, kunjungi JurnalLugas.Com
