JurnalLugas.Com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan kesiapannya untuk terlibat dalam diskusi publik yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait usulan peningkatan dana partai politik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo, mengatakan bahwa wacana ini akan menjadi bahasan resmi pada awal Juni mendatang dengan melibatkan berbagai unsur partai politik. Diskusi tersebut diharapkan menjadi ruang kajian terbuka terhadap sistem pendanaan partai yang selama ini dianggap belum sepenuhnya transparan dan akuntabel.
“KPK mau mengadakan diskusi tentang pembiayaan partai politik. Kalau tidak salah, awal Juni akan dibahas. Saya sudah diberi informasi, saya kira semua partai akan diundang,” kata Ganjar kepada media, Jumat (16/5/2025).
Ganjar menegaskan bahwa isu pembiayaan partai bukan hal sepele dan perlu dibahas dengan serius dalam forum resmi. Menurutnya, keterbukaan pembahasan sangat penting agar tidak terjadi simpang siur informasi dan mendorong lahirnya kebijakan yang tepat.
Transparansi dan Akuntabilitas Jadi Sorotan
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menyebut bahwa PDIP tidak akan memberikan komentar lebih jauh sebelum diskusi formal digelar. Meski demikian, ia menyambut baik langkah KPK membuka ruang dialog dengan seluruh elemen politik nasional.
“Kalau sudah ada forum dan undangan resminya, ya kita siap ikut bicara,” ujar Ganjar.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk partisipasi aktif dalam memperkuat sistem demokrasi melalui tata kelola pembiayaan partai yang lebih bersih dan terbuka.
Usulan KPK: Pendanaan dari APBN untuk Tekan Korupsi
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, mengungkapkan bahwa lembaganya tengah mengusulkan kepada pemerintah agar partai politik dibiayai langsung oleh negara melalui APBN. Tujuannya adalah menekan praktik korupsi yang kerap terjadi akibat kebutuhan modal besar dalam proses pencalonan politik.
“KPK memberikan rekomendasi pendanaan terhadap partai politik. Agar partai politik itu dibiayai dari APBN,” ujar Fitroh dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (16/5).
Fitroh menambahkan, calon kepala daerah, anggota legislatif, hingga presiden membutuhkan dana yang sangat besar untuk mengikuti kontestasi pemilu. Kondisi ini memicu ketergantungan pada pemodal, yang kemudian mendorong terjadinya politik balas budi ketika sudah menjabat.
“Dengan sistem politik yang ada sekarang, tak bisa dipungkiri mereka harus mengeluarkan modal besar. Setelah duduk di kursi kekuasaan, mereka memberikan timbal balik. Di situlah akar korupsi sering muncul,” tegasnya.
Wacana pendanaan negara terhadap partai politik ini bukan hal baru. Namun, melalui forum diskusi yang dirancang KPK, isu ini diharapkan bisa dikaji lebih mendalam dan melibatkan semua pihak secara partisipatif dan objektif.
Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi JurnalLugas.Com.
