JurnalLugas.Com – Stok beras nasional yang mencapai 4 juta ton menjadi sorotan tajam pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori. Menurutnya, jumlah stok yang besar ini bukan hanya sekadar pencapaian, tetapi juga membawa sederet pekerjaan rumah (PR) serius bagi Perum Bulog, khususnya terkait pengelolaan dan distribusi beras dalam jangka pendek.
Khudori mengingatkan, beras bukanlah komoditas yang bisa disimpan dalam waktu lama. Idealnya, masa simpan beras hanya sekitar empat bulan. Setelah lewat dari waktu itu, risiko penurunan mutu hingga potensi kerusakan meningkat tajam. “Beras yang mengendap di gudang sebagai stok statis memerlukan perawatan rutin. Semakin lama disimpan, makin besar pula biaya perawatannya. Ini tentu menjadi beban bagi Bulog sebagai korporasi,” jelasnya, Minggu (1/6/2025).
Tantangan Distribusi dan Mutu
Tantangan selanjutnya yang dihadapi Bulog adalah bagaimana menyalurkan stok beras jumbo tersebut ke berbagai outlet penyaluran. Khudori mengungkapkan, saat ini ada ratusan ribu ton beras yang telah berumur antara 9 hingga 14 bulan. Bahkan, puluhan ribu ton lainnya sudah lebih dari 14 bulan disimpan di gudang. Jika tidak segera disalurkan, kualitas beras berpotensi merosot tajam, volume bisa menyusut, hingga menimbulkan kerugian.
“Dengan stok sebesar 4 juta ton, idealnya Bulog harus mampu menyalurkan 2,8 juta ton agar akhir tahun nanti stok tinggal 1,2 juta ton saja,” ujar Khudori. Ia menekankan bahwa tenggat waktu yang tersisa hanya tujuh bulan. Artinya, Bulog dituntut mendistribusikan sekitar 400 ribu ton per bulan—angka yang belum pernah menjadi rutinitas dalam sejarah distribusi Bulog.
Inpres dan Kebutuhan Regulasi Turunan
Untuk mempercepat distribusi dan meminimalisir kerugian akibat stok menumpuk, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah. Inpres yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 27 Maret 2025 itu memperluas outlet penyaluran beras Bulog.
Outlet tersebut mencakup program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bantuan pangan reguler dan internasional, distribusi beras untuk TNI/ASN/Polri, program Makan Bergizi Gratis, serta cadangan beras pemerintah daerah (CBP) termasuk untuk bantuan sosial.
Namun, menurut Khudori, implementasi Inpres tersebut harus segera ditindaklanjuti dengan regulasi turunan dari kementerian dan lembaga terkait. “Aturan pelaksana ini penting agar tersedia outlet penyaluran dalam jumlah besar, minimal 2,8 juta ton. Penyaluran ini juga bisa membantu menekan harga beras medium dan premium yang sudah berbulan-bulan berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET),” tuturnya.
Komposisi Stok Beras Bulog
Data terakhir per 29 Mei 2025 menunjukkan total stok beras Bulog menembus 4 juta ton. Dari jumlah itu, sekitar 2,4 juta ton merupakan hasil serapan gabah dan beras dalam negeri. Sementara sisanya berasal dari sisa stok tahun lalu, yang mayoritas merupakan beras impor.
Dengan tekanan waktu dan beban logistik yang tidak ringan, PR besar menanti di depan mata Bulog. Mampukah perusahaan pelat merah ini menjawab tantangan distribusi beras dalam waktu singkat? Hanya waktu dan tindakan konkret pemerintah yang bisa menjawabnya.
Baca berita terkini lainnya hanya di JurnalLugas.Com
