JurnalLugas.Com — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta Mabes Polri segera mengusut dugaan praktik mafia pangan yang mencuat di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta. Dugaan ini menyeruak setelah terdeteksi kejanggalan serius dalam data distribusi beras, yang diduga dimanipulasi menjelang pengumuman stok nasional oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
“Kami sudah berkoordinasi dengan Mabes Polri. Jangan biarkan konsumen dan produsen menjadi korban permainan segelintir pihak,” tegas Mentan saat ditemui di Jakarta, Rabu (4/6/2025).
Kejanggalan Data: 11.000 Ton Beras Keluar Dalam Sehari
Amran mengungkapkan, terdapat anomali data pelepasan beras dari Food Station Tjipinang, di mana tercatat sekitar 11.000 ton beras keluar hanya dalam satu hari pada 28 Mei 2025. Angka tersebut jauh di atas rata-rata sirkulasi harian beras di PIBC, yang biasanya berkisar antara 1.000 hingga 3.500 ton.
“Ini tidak masuk akal. Dalam lima tahun terakhir, tidak pernah ada pergerakan sebesar itu dalam satu hari,” ucap Amran.
Dugaan manipulasi ini menjadi semakin mencurigakan karena bertepatan dengan jadwal pengumuman data resmi BPS. Selain itu, Amran juga menyebut ada pihak yang menyatakan bahwa stok beras di Cipinang menipis, padahal data internal menunjukkan stok masih tergolong tinggi.
Harga Petani Turun, Harga Eceran Naik
Fenomena lain yang menjadi sorotan adalah ketimpangan harga beras. Mentan menyoroti adanya tren harga gabah dan beras di tingkat petani serta penggilingan yang menurun, sementara harga di tingkat konsumen justru mengalami kenaikan.
“Kami menerima data abnormal dari Cipinang. Jangan sampai hal ini dibiarkan berlarut-larut karena akan merugikan petani dan masyarakat luas,” tegasnya.
Pemerintah Siap Tindak Tegas
Mentan juga mengungkapkan bahwa kapasitas ideal gudang di Pasar Induk Cipinang seharusnya mencapai 50.000 ton. Namun, data saat ini menunjukkan hanya sekitar 46.000 ton, yang menurutnya bisa jadi akibat dari manipulasi data.
“Standarnya 30.000 ton, tetapi kita bisa simpan sampai 50.000 ton. Jadi kalau bilang stok kurang, itu tidak logis. Kita akan cek langsung,” katanya.
Satgas Pangan Diminta Turun Tangan
Sebagai langkah tegas, Amran mendesak Satuan Tugas Pangan dari Mabes Polri untuk melakukan investigasi langsung terhadap alur distribusi dan validitas data stok beras di pasar tersebut.
“Jangan biarkan pihak-pihak tertentu mengambil keuntungan pribadi dari sistem pangan kita. Ini soal keadilan bagi petani dan keamanan pangan nasional,” pungkasnya.
Untuk berita terkini seputar isu pangan, hukum, dan kebijakan publik, kunjungi:
👉 JurnalLugas.Com
