JurnalLugas.Com – Realisasi subsidi listrik hingga Mei 2025 mencapai Rp34,6 triliun dari total pagu yang tercantum dalam APBN 2025 sebesar Rp87,72 triliun. Capaian tersebut mencerminkan progres signifikan dalam penyaluran bantuan energi kepada masyarakat yang membutuhkan.
Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Direktur Ritel dan Niaga PT PLN (Persero), Adi Priyanto, mengungkapkan bahwa volume listrik bersubsidi yang telah terjual mencapai 31,17 terawatt hour (TWh).
Adi menegaskan, efektivitas distribusi subsidi menjadi prioritas utama. “Kami berupaya agar penyaluran subsidi lebih akurat dan tepat sasaran,” ujarnya, Senin (30/6). Salah satu terobosan yang dilakukan adalah integrasi data antara aplikasi PLN Mobile dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial secara real-time melalui sistem web services.
Langkah ini memungkinkan sistem PLN mendeteksi kelayakan pelanggan secara langsung. “Pelanggan yang memenuhi atau tidak memenuhi syarat sudah bisa terlihat melalui PLN Mobile,” jelas Adi.
Proses verifikasi kini jauh lebih akurat dibanding sebelumnya, karena verifikasi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) kini memakai data dinamis DTKS, menggantikan data statis yang rentan kedaluwarsa.
Tak hanya itu, PLN juga telah melakukan survei dan pemutakhiran terhadap 39,6 juta data pelanggan. Data tersebut kini telah diserahkan kepada Kementerian ESDM dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk proses validasi dan pemanfaatan lebih lanjut.
Tahun ini, target subsidi listrik menyasar 42,2 juta pelanggan dari berbagai golongan. Mayoritas penerima adalah rumah tangga dengan daya listrik 450 VA dan 900 VA, yang jumlahnya mencapai 35,2 juta pelanggan. Selain rumah tangga, subsidi juga diarahkan kepada pelaku bisnis dan industri kecil.
Secara keseluruhan, dari Rp87,72 triliun subsidi yang dialokasikan dalam APBN 2025, sekitar Rp56,50 triliun dikhususkan bagi rumah tangga berdaya rendah.
Menariknya, pemerintah memproyeksikan bahwa pada tahun 2026 subsidi listrik akan melonjak drastis, diperkirakan antara Rp97,37 triliun hingga Rp104,97 triliun. Proyeksi ini memperhitungkan asumsi makroekonomi, seperti nilai tukar rupiah di kisaran Rp16.500–Rp16.900, harga ICP (minyak mentah Indonesia) antara 60–80 dolar AS per barel, serta inflasi sebesar 1,5–3,5 persen.
Langkah-langkah digitalisasi dan validasi data yang dilakukan PLN ini dinilai menjadi kunci dalam mengefisienkan program subsidi, sekaligus memastikan bantuan tepat sasaran kepada masyarakat yang paling membutuhkan.
Baca berita lengkap dan terkini lainnya hanya di JurnalLugas.Com.
